Padang (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatra Barat (Sumbar) menyiapkan 100 kader pengawas partisipatif untuk kepentingan pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2029 mendatang di Padang pada Rabu.
Kepala Bawaslu Sumbar Alni mengatakan seratus kader pengawas partisipatif itu tersebar di seluruh wilayah Sumbar yang mencakup 19 kabupaten atau kota.
"Kehadiran para pengawas partisipatif penting dalam menjaga kualitas Pemilu, sebagai bentuk keterlibatan masyarakat," kata Alni di Padang.
Pada kesempatan itu Bawaslu Sumbar juga memberikan pendidikan serta sosialisasi kepada seratus kader pengawas partisipatif tentang peran dan tanggungjawab yang akan mereka hadapi.
Kegiatan pendidikan bagi kader akan berlangsung selama tiga hari terhitung Rabu (9/7) hingga Jumat (11/7), dengan narasumber yang berkomepeten di bidangnya.
Alni menyatakan bahwa fungsi pengawasan ketika masa Pemilu tidak bisa hanya mengandalkan Bawaslu saja, akan tetapi butuh keterlibatan masyarakat luas agar pengawasan berjalan dengan maksimal.
"Berpijak pada pengalaman Pemilu 2024, angka partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu cukup tinggi, ini penting bagi Bawaslu," katanya.
Ia menjelaskan pada 2024 lalu Bawaslu Sumbar menerima 100 laporan dari masyarakat, sementara temuan langsung dari pengawas hanya mencapai 17 kasus.
Sementara itu Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Sumbar Muhamad Khadafi, mengatakan penyiapan 100 kader itu adalah langkah awal untuk menciptakan pemilu yang bersih dan bermartabat.
Ia mengajak seluruh peserta bisa menjadi pengawas aktif bukan hanya saat pemilu, tetapi di seluruh tahapan.
"Pemilu 2029 masih empat tahun lagi, tapi kita sudah mulai dari sekarang. Karena membangun pengawasan partisipatif butuh proses dan kolaborasi," katanya.
Asisten Pemerintah dan Kesra Sumbar Ahmad Zakri mengatakan bahwa pengawasan partisipatif adalah bagian dari pendidikan demokrasi, ia berharap para peserta mampu menyebarkan informasi dan edukasi ke masyarakat luas.
“Ini investasi penting untuk demokrasi Sumbar ke depan. Berbekal informasi yang benar, kita bisa menangkal hoaks dan mencegah pelanggaran sejak dini," katanya.
