Parik Malintang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman, Sumatera Barat meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI untuk meningkatkan anggaran daerah itu pada 2026 karena banyak kebutuhan daerah tersebut terkait perbaikan infrastruktur vital.
"Kami sampaikan pembaruan data terkait jumlah penduduk, desa atau nagari, korong, hingga jumlah aparatur PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja),” ujar Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis seperti keterangan yang diterima ANTARA, Selasa.
John menyampaikan itu saat audensi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan, Direktur Sistem Perimbangan Keuangan, dan Direktur Dana Transfer Khusus, Kemenkeu di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan data tersebut berdampak langsung terhadap rumus alokasi dana transfer daerah. Oleh karena itu pembaruan dan validasi menjadi penting agar alokasi anggaran yang diterima lebih proporsional dan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.
Ia menyampaikan pada audensi itu pihaknya tidak saja meminta peningkatan dana alokasi umum namun juga khusus melalui kementerian lembaga terkait.
"Ini (audensi) sebagai bagian dari proses verifikasi terhadap usulan kegiatan yang telah diajukan ke BNPB dan Kementerian PU (Pekerjaan Umum), sekaligus mengusulkan peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2026," katanya.
Dalam pertemuan tersebut pihaknya tidak saja membahas sejumlah isu krusial terkait fiskal daerah namun juga upaya percepatan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman.
Terpisah, Sekertaris Daerah Padang Pariaman Rudy Repenaldi Rilis mengatakan pada 2025 APBD Padang Pariaman sekitar Rp1,5 triliun namun mengalami pemotongan akibat efisiensi sebesar Rp88 miliar.
Padahal anggaran yang berasal dari dana alokasi umum dan khusus tersebut akan digunakan untuk infrastruktur di Padang Pariaman. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir banyak infrastruktur vital di daerah itu mengalami kerusakan diantaranya jalan, jembatan, dan irigasi.
Selain itu Pemkab Padang Pariaman sedang mengatasi banjir menahun yang sering menimpa sejumlah kecamatan di daerah itu sehingga menimbulkan kerugian moril dan materil.
Sementara itu, Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu Askolani menanggapi positif upaya Pemkab Padang Pariaman guna meningkatkan anggaran daerah sehingga pihaknya akan menindak lanjutinya dengan memverifikasi data yang diberikan.
“Kami berkomitmen untuk mendukung daerah yang aktif dan serius menyampaikan data yang akurat. Kita akan lakukan peninjauan kembali, sehingga transfer fiskal ke Padang Pariaman ke depan bisa lebih baik,” ujarnya.
