Padang (ANTARA) - Asisten Administrasi Umum Sekretariat Provinsi Sumatera Barat, Andri Yulika menekankan pentingnya sumber daya manusia yang berkompen dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ).
"Pejabat yang ditunjuk sebagai KPA/PPK/PPTK harus memiliki kompetensi dan sertifikasi yang dipersyaratkan, agar pelaksanaan tugas di Bidang PBJ dapat berjalan tepat mutu, tepat waktu, dan sesuai aturan yang berlaku," katanya.
Ia mengatakan itu saat membuka Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-2 Angkatan I Tahun 2025 yang dilaksanakan BPSDM Provinsi Sumatera Barat.
Menurutnya, pejabat yang dipercaya dalam bidang itu harus menjaga dan menyimpan dokumentasi setiap tahapan PBJ dengan baik, supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
Ia menyebut dari data Pengawasan Eksternal selama tahun 2024, perkara korupsi pada persidangan yang menyangkut PBJ hampir mencapai 90 persen. Gratifikasi, penyuapan dan penyalahgunaan anggaran oleh kontraktor yang ingin mendapat proyek dengan menyuap/ membeli proyek berpotensi tinggi terjadi.
Karena itu pejabat bidang PBJ harus berhati-hati dalam bekerja. Jangan sampai tersangkut persoalan hukum.
"PBJ rentan tersangkut permasalahan hukum, jika kurangnya integritas pelaku pengadaan dan kurangnya kompetensi aparatur," katanya.
Sementara itu, Kepala BPSDM Sumbar, Desniarti mengatakan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-2 Angkatan I Tahun 2025 itu diikuti 30 orang peserta, terdiri dari Sekretaris, Kabid, Ka. Cabdin, Ka. UPTD, Kasi, JFT/JFU, tergabung dari 22 OPD di lingkungan Pemprov Sumbar selaku KPA/PPK.
"Banyak ilmu dan regulasi terbaru yang disampaikan pada pelatihan ini dan harus menjadi perhatian dan catatan para PPK dalam merealisasikan belanja. Semoga seluruh peserta bisa lulus ujian 100 persen," katanya.
Kegiatan yang digelar Senin (17/2) itu juga ikut dihadiri Plt. Ka Biro PBJ Setdaprov, Cerry dan fasilitator, Emilia.*
