BNPB: Pembentukan posko utama maksimalkan koordinasi bencana di Sumbar

id Banjir, tanah longsor, Sumatera Barat, Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, banjir lahar Marapi,BNPB, Teropong Bencana

BNPB: Pembentukan posko utama maksimalkan koordinasi bencana di Sumbar

Sejumlah warga memeriksa bangunan rumah yang rusak setelah dihantam banjir bandang bercampur lahar dingin Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Minggu (12/5/2024) (ANTARA/HO- BPBD Kabupaten Agam)

Padang Pariaman (ANTARA) - Pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menilai pembentukan posko utama dapat memaksimalkan alur koordinasi penanganan dampak bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah daerah di Sumatera Barat (Sumbar).

"Posko utama akan didirikan hari ini juga, penetapannya dilakukan pada saat rapat koordinasi dipimpin Kepala BNPB di Padang," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari saat dikonfirmasi dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin.

Menurut dia, posko utama tersebut menjadi pusat koordinasi antarpimpinan tim gabungan baik tingkat pusat maupun dari pemerintah kabupaten/kota dan provinsi selama masa tanggap darurat bencana banjir dan longsor yang sedang melanda Kabupaten Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman dan sekitarnya.

Dicontohkan misalnya saat ini yang butuh untuk dimaksimalkan terkait koordinasi proses evakuasi korban jiwa, pencarian korban yang hilang, pendataan jumlah warga terdampak, dan jumlah dampak kerusakan pada fasilitas publik pertanian dan perkebunan.

"Bila dilaporkan jumlah korban meninggal 37 orang dari sebelumnya masyarakat ke BPBD, dan BPBD ke BNPB melaporkan sudah 41 orang meninggal dunia saat penutupan data per tadi malam (Minggu, 12/5). Serta jumlah data korban hilang yang masih dalam pencarian di Basarnas serta TNI-POLRI yang memberikan data ada 283. Semua akan kami sesuaikan ulang data jasad ditemukan baik yang teridentifikasi maupun belum," ujarnya.

Pihaknya menilai kondisi seperti itu bisa terjadi di 1-2 hari pertama karena data yang masuk belum terskrining utuh sehingga data di satu kabupaten kadang juga tercatat juga di kabupaten lainnya.

Maka dari itu, menurut Abdul, keberadaan posko utama penting untuk disegerakan supaya semua kebutuhan sekaligus hambatan yang dihadapi tim gabungan di setiap lokasi bencana bisa segera diselesaikan.

Termasuk pula untuk percepatan pendistribusian bantuan logistik, hingga fase rehabilitasi bangunan rusak terdampak bencana di setiap kabupaten kota yang sejatinya membutuhkan data rinci untuk direalisasikan secara tepat dan cepat.

"Prinsipnya dalam keadaan darurat seperti ini keselamatan warga korban adalah yang diprioritaskan untuk disegerakan," ujarnya.

Untuk diketahui, Pusdalops BNPB melaporkan hingga Minggu (12/5) pukul 21.00 WIB tercatat total korban meninggal dunia akibat bencana di Sumatera Barat mencapai 37 orang.

Dari jumlah tersebut sebanyak 35 jenazah berhasil diidentifikasi dengan rincian di Kabupaten Agam 19 orang, Kabupaten Tanah Datar sembilan orang, Kabupaten Padang Panjang dua orang, dam Kabupaten Padang Pariaman tujuh orang. Sementara dua jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi.

Selanjutnya, jumlah orang yang dilaporkan hilang ada sebanyak 17 orang. Masing-masing 14 orang hilang dari Kabupaten Tanah Datar dan tiga lainnya dari Kabupaten Agam. Diperkirakan lebih dari 200 orang warga mengungsi, dan lebih dari 100 unit rumah dan puluhan fasilitas publik rusak.

Hujan deras yang mengguyur juga menimbulkan tanah longsor hingga memutus jalan dan melumpuhkan arus lalu lintas. Di antaranya seperti di wilayah Malalak Kabupaten Agam (Jalan Penghubung Padang-Bukit Tinggi), Sitinjau Lauik Kabupaten Tanah Datar (Jalur Penghubung Padang – Solok), Jalan Lembah Anai (Jalur Penghubung Bukit Tinggi-Padang) dan Kelok Sembilan.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BNPB: Pembentukan posko utama maksimalkan koordinasi bencana di Sumbar