Pemkab Pasaman Barat gandeng perusahaan sawit turunkan angka stunting
![Pemkab Pasaman Barat gandeng perusahaan sawit turunkan angka stunting](https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2023/11/10/IMG_4061_1.jpg)
Bupati Pasaman Barat Hamsuardi menandatangani komitmen bersama dengan perusahaan kelapa sawit untuk berkolaborasi menurunkan angka stunting di daerah itu. Antara/HO-Bappelitbangda Pasaman Barat.
Simpang Empat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat mengandeng perusahaan kelapa sawit di daerah itu untuk berkolaborasi menurunkan angka stunting yang masih tinggi daerah itu.
Bupati Pasaman Barat Hamsuardi di Simpang Empat, Jumat, mengatakan stunting merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama.
Hal itu mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah, pendek, kerdil dari standar usianya.
"Kekurangan gizi kronis terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga usia dua tahun," katanya.
Menurutnya berdasarkan data elektronik- Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) Februari 2023 terdapat 5.438 balita stunting di Pasaman Barat.
Sedangkan berdasarkan publikasi survei status gizi (SSGI) tahun 2023 angka prevalensi stunting Pasaman Barat berada pada angka 35,5 persen.
"Stunting merupakan isu lintas sektor yang memerlukan kerja kolaboratif cerdas dalam menyelesaikannya baik pemerintah, akademisi, media, masyarakat dan badan usaha, harus mengambil peran terhadap target pencapaian isu nasional itu," ujarnya.
Ia mengharapkan pelaku usaha baik pabrik kelapa sawit maupun perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat harus secara bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk mengarahkan sebagian dana kewajibannya Corporate Social Responsibility (CSR).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Pasaman Barat Ikhwanri mencontohkan di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie terdapat empat balita stunting yang tinggal pada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), lima balita tidak memiliki fasilitas buang air besar dan dua balita tidak memiliki akses terhadap air minum layak.
Kemudian satu balita tidak memiliki sumber penerangan PLN dan tiga balita masih tinggal bersama orang tua yang memasak menggunakan kayu bakar atau minyak tanah.
Sedangkan untuk indikator ibu hamil, terdapat tiga ibu hamil yang tinggal pada RTLH, tujuh ibu hamil tidak memiliki fasilitas buang air besar, sembilan ibu hamil tidak memiliki akses terhadap air minum layak dan 5 ibu hamil tidak memiliki sumber penerangan PLN.
Lalu ibu hamil yang masih memasak menggunakan kayu bakar/minyak tanah.
"Untuk mengatasi itu membutuhkan pembiayaan dalam mengatasinya. Beban anggaran tentunya dapat dibagi antara pemerintah daerah, pemerintah nagari dan juga pelaku usaha," ujarnya.
Sementara itu pimpinan unit PT. Permata Hijau Pasaman PT. PHP Marihot Sitompul mengatakan pihaknya sangat berkomitmen dalam mengalokasikan anggaran CSR.
"CSR tersebut diberikan pada bidang agama, sosial, budaya, lingkungan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan pendidikan," katanya.
Ia mengatakan kegiatan mengenai stunting telah dilakukan penyuluhan oleh
dokter puskesmas, memberikan bantuan makanan tambahan dengan pengontrolan setiap minggunya terhadap perkembangan anak.
"Kita berkomitmen untuk membantu sasaran prioritas dengan data nama dan alamat yang akan disampaikan oleh
Bappelitbangda. Untuk alokasi tahun 2024, akan diarahkan pada sasaran prioritas itu," sebutnya. ***3***
Bupati Pasaman Barat Hamsuardi di Simpang Empat, Jumat, mengatakan stunting merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama.
Hal itu mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah, pendek, kerdil dari standar usianya.
"Kekurangan gizi kronis terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga usia dua tahun," katanya.
Menurutnya berdasarkan data elektronik- Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) Februari 2023 terdapat 5.438 balita stunting di Pasaman Barat.
Sedangkan berdasarkan publikasi survei status gizi (SSGI) tahun 2023 angka prevalensi stunting Pasaman Barat berada pada angka 35,5 persen.
"Stunting merupakan isu lintas sektor yang memerlukan kerja kolaboratif cerdas dalam menyelesaikannya baik pemerintah, akademisi, media, masyarakat dan badan usaha, harus mengambil peran terhadap target pencapaian isu nasional itu," ujarnya.
Ia mengharapkan pelaku usaha baik pabrik kelapa sawit maupun perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat harus secara bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk mengarahkan sebagian dana kewajibannya Corporate Social Responsibility (CSR).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Pasaman Barat Ikhwanri mencontohkan di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie terdapat empat balita stunting yang tinggal pada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), lima balita tidak memiliki fasilitas buang air besar dan dua balita tidak memiliki akses terhadap air minum layak.
Kemudian satu balita tidak memiliki sumber penerangan PLN dan tiga balita masih tinggal bersama orang tua yang memasak menggunakan kayu bakar atau minyak tanah.
Sedangkan untuk indikator ibu hamil, terdapat tiga ibu hamil yang tinggal pada RTLH, tujuh ibu hamil tidak memiliki fasilitas buang air besar, sembilan ibu hamil tidak memiliki akses terhadap air minum layak dan 5 ibu hamil tidak memiliki sumber penerangan PLN.
Lalu ibu hamil yang masih memasak menggunakan kayu bakar/minyak tanah.
"Untuk mengatasi itu membutuhkan pembiayaan dalam mengatasinya. Beban anggaran tentunya dapat dibagi antara pemerintah daerah, pemerintah nagari dan juga pelaku usaha," ujarnya.
Sementara itu pimpinan unit PT. Permata Hijau Pasaman PT. PHP Marihot Sitompul mengatakan pihaknya sangat berkomitmen dalam mengalokasikan anggaran CSR.
"CSR tersebut diberikan pada bidang agama, sosial, budaya, lingkungan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan pendidikan," katanya.
Ia mengatakan kegiatan mengenai stunting telah dilakukan penyuluhan oleh
dokter puskesmas, memberikan bantuan makanan tambahan dengan pengontrolan setiap minggunya terhadap perkembangan anak.
"Kita berkomitmen untuk membantu sasaran prioritas dengan data nama dan alamat yang akan disampaikan oleh
Bappelitbangda. Untuk alokasi tahun 2024, akan diarahkan pada sasaran prioritas itu," sebutnya. ***3***