Padang Panjang (ANTARA) - Bawaslu Padang Panjang mengadakan sosialisasi pengawasan partisipatif pada tahapan pemilu 2024 yang digelar di auditorium Mifan, Rabu (25/10).
Mantan komisoner KPU Padang Panjang, Taufik, S.Ag. M.Pd, mengungkapkan bahwa Bawaslu Padang Panjang dengan jumlah komisioner 3 orang didukung petugas Panwascam dan Panwas ditingkat kelurahan/ TPS, tidak akan mampu maksimal untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang bisa saja terjadi.
"Untuk itulah pentingnya pengawasan partisipatif yang dilakukan secara sukarela yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Indeks kerawanan saat pemilu sangat dan cukup tinggi. Bawaslu dengan melibatkan semua pihak dalam melaksanakan pengawasan partisipatif tentunya akan dapat mengantisipasi potensi-potensi yang akan muncul," kata dia.
Dia menyebutkan, dengan pengawasan partisipatif bisa diidentifikasi potensi pelanggaran dari dini dan kemudian pelanggaran yang muncul baik oleh peserta pemilu atau penyelenggara pemilu dan atau dari masyarakat akan bisa diminimalisir.
"Kota Padang Panjang kota kecil, harusnya zero pelanggaran, tapi konflik kepentingan itu akan tetap ada," ujar Taufik.
Pengawasan partisipatif, jelas Taufik, tidak boleh tinggal diam ketika melihat pelanggaran yang akan merusak kualitas pemilu itu sendiri.
"Pemilu berkualitas adalah cerminan demokrasi itu sendiri demi terwujudnya keadilan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat," tegas Taufik.
Sementara itu pelaksana harian ketua Bawaslu Kota Padang Panjang Roby Hadi Putra, menyebutkan sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu 2024 melibatkan hampir semua organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Padang Panjang. Kegiatan yang sama sebelumnya juga dilaksanakan bagi disabilitas kota itu.
"Bawaslu, tidak mungkin maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum, untuk itu dengan bersama-sama mengawasi pemilu 2024, dapat terwujud pemilu yang adil dan damai dengan tegakan pemilu yang seadil-adilnya, baru tercipta pemilu damai," kata Robby.
Menurut dia, isu hak pilih salah satu contoh potensi terjadinya kerawanan, Kota Padang Panjang dengan dua kecamatan aroma politiknya cukup tinggi, isu money politik juga berkembang dan semua masalah serta kerawanan pelanggaran perlu pengawasan bersama.
"Partisipatif pengawasan dari rakyat untuk rakyat. Proses demokrasi akan diawasi dimana dampaknya akan dirasakan. Kita berharap dalam pelaksanaan pengawasan pemilu, dapat terwujud zero pelanggaran dengan melibatkan semua stakeholder," harap Robby.
Selain Taufik, S.Ag. M.Pd, Bawaslu Padang Panjang, juga menghadirkan narasumber dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, DR.Ilham, S.Pd.I dengan materi peran masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu partisipatif untuk mewujudkan pemilu yang bermartabat 2024.
