Padang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang, Sumatra barat (Sumbar) mencatatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp36,4 miliar dari pelayanan pembuatan paspor terhitung sejak 1 Januari hingga 18 Desember 2024.
Hal itu dikatakan langsung oleh Kepala Imigrasi Padang Tedi hartadi Wibowo dalam jumpa pers yang turut dihadiri oleh Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Sumbar Novianto Sulastono di Padang, Jumat.
"Imigrasi Padang berkontribusi terhadap PNBP sepanjang tahun ini mencapai Rp36,4 miliar, kami berharap jumlah ini masih terus bertambah hingga penutupan tahun nanti," katanya.
Ia menyebutkan PNBP yang dicatatkan oleh Imigrasi Padang itu melampaui target sekitar 285 persen, karena target yang ditetapkan untuk tahun ini hanyalah sebesar Rp12.790.000.
Lebih lanjut ia menjelaskan meningkatnya PNBP itu tidak terlepas dari meningkatnya jumlah pengurusan paspor yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah kerja Imigrasi Padang.
Untuk diketahui cakupan wilayah kerja Imigrasi Padang mencakup 14 kabupaten atau kota yang ada di Sumbar, di antaranya adalah Kota Padang, Solok, Sawahlunto, dan Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Pesisir Selatan, dan Dharmasraya.
Ia memaparkan pada tahun lalu jumlah pengurusan paspor hanya sebanyak 47.438 dokumen, sedangkan pada 2024 per 18 Desember terdapat 62.990 dokumen paspor.
"Peningkatan ini sejalan dengan berbagai layanan dan inovasi yang dijalankan oleh Imigrasi Padang, sehingga masyarakat dimudahkan dalam membuat paspor," jelasnya.
Ia menyebutkan beberapa program unggulan yang dimiliki adalah layanan paspor untuk nagari yang disingkat menjadi "Lapau Uni", dan Layanan Imigrasi Masuk Kampus atau "Layanan Impus".
Selain itu juga terdapat layanan paspor yang dihadirkan Imigrasi di mall pelayanan publik milik Kota Pariaman dan Kota Sawahlunto.
Teddy mengatakan melonjaknya angka pembuatan paspor itu menjadi motivasi bagi pihaknya untuk terus menghadirkan inovasi serta program pelayanan yang memudahkan masyarakat.
Bahkan, katanya, Imigrasi Padang telah membuka kuota tiga bulan agar dapat diakses masyarakat secara dalam jaringan (daring). Jika kuota tersebut habis dalam bulan berjalan, maka akan ditambah sesuai jumlah permohonan.
Sementara itu Kepala Divisi Imigrasi Padang Novianto Sulastono meminta agar dua Kantor Imigrasi yang ada di wilayah Sumbar terus memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat, sekaligus memastikan pelayanan bebas dari pungutan liar dan praktik calo.
Untuk diketahui Divisi Imigrasi Kemenkumham Sumbar membawahi dua Kantor Imigrasi yang ada di Sumbar, yakni Imigrasi Padang dan Imigrasi Agam.
