Percepatan pembangunan Pulau Sumatera butuh perencanaan terintegrasi

id rakor gubernur se-sumatera,mahyeldi,wamendagri,PPN/Bappenas

Percepatan pembangunan Pulau Sumatera butuh perencanaan terintegrasi

Gubernur Sumbar Mahyeldi menandatangani MoU kerjasama dengan para gubernur se-Sumatera. (ANTARA/Miko Elfisha)

Pekanbaru (ANTARA) - Percepatan pembangunan di Pulau Sumatera membutuhkan perencanaan yang terintegrasi dari 10 pemerintahan provinsi di kawasan itu agar bisa segera terwujud.

"Setiap daerah di Sumatera memiliki keunggulan dan potensi masing-masing. Jika disinergikan, dikerjasamakan dengan perencanaan yang matang dan terintegrasi akan mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi," kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi di Pekanbaru, Kamis.

Ia mengatakan hal itu dalam Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera di Pekanbaru Riau.

Menurutnya saat ini masing-masing pemerintahan daerah terkesan jalan sendiri bahkan terkesan ada persaingan seperti dalam hal pembangunan pelabuhan.

Hal tersebut berpotensi menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara regional karena itu perlu segera disikapi.

Hal itu semakin menjadi penting menimbang perkembangan global yang melibatkan negara adikuasa seperti AS dan China di sekitar kawasan yang menurutnya harus diantisipasi sejak awal.

"Karena itu dalam rakor ini kita mengusulkan agar secepatnya ada perencanaan bersama yang terintegrasi tersebut. Usulan ini juga akan menjadi rekomendasi yang diserahkan pada pemerintah pusat karena semuanya tidak bisa berjalan tanpa dukungan pusat," ujarnya.

Tuan rumah Rakor Gubernur se-Sumatera, Gubernur Riau Syamsuar mengatakan apa yang menjadi usulan dari gubernur se-Sumatera itu akan dicatat sebagai sebuah dokumen yang berisi rekomendasi kepada pemerintah pusat.

"Saat ini hadir Wakil Mentri Dalam Negeri Jhon Wempi Watipo, Staf Ahli Kementerian PPN/Bappenas Oktorialdi dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna secara daring. Kita berharap rekomendasi ini bisa langsung diterima pusat," katanya.

Ia mengatakan beberapa hal lain yang sangat mendesak adalah kelanjutan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang disuarakan hampir semua gubernur seperti Gubernur Jambi dan Aceh.

Selain itu hal yang juga penting adalah persoalan harga TBS sawit mulai dari tingkat petani hingga ekspor produk.

Wakil Mentri Dalam Negeri, Jhon Wempi Watipo mengatakan usulan dari pada gubernur se-Sumatera sangat beragam tidak hanya meliputi kewenangan Kemendagri, Kementerian PU dan Bappenas.

Karena itu ia mengusulkan agar gubernur se-Sumatera membentuk sebuah forum. Nanti ketua forum yang ditunjuk akan menindaklanjuti semua usulan hingga ke pusat.

Hadir dalam rakor itu Gubernur, Wakil Gubernur dan perwakilan dari 10 provinsi di Sumatera.***3***