Simpang Empat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat mengaku akan kewalahan dalam perbaikan kerusakan rumah terdampak gempa karena keuangan daerah sangat terbatas.
"Dari kebijakan pemerintah pusat untuk rumah rusak sedang dan ringan diberikan tanggung jawab ke pemerintah daerah, rusak berat ditanggung oleh pemerintah pusat. Kebijakan ini akan sangat memberatkan," kata Bupati Pasaman Barat Hamsuardi usai menyambut Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Simpang Empat, Selasa.
Meskipun demikian, katanya kebijakan hal itu akan menjadi sebuah tanggungjawab bagi Pemkab Pasaman Barat untuk diprioritaskan.
"Untuk hal ini kami akan berupaya juga meminta bantuan dari pemerintah dan para donatur yang ada" katanya.
Ia menyebutkan jika kerusakan yang dialami akibat gempa cukup parah baik korban maupun kerusakan berbagai sarana infrastruktur.
Kerusakan iu terjadi pada bangunan, pemukiman masyarakat, fasilitas pendidikan, fasilitas Kesehatan, fasilitas ibadah, fasilitas sosial, infrastruktur dan juga fasilitas pendukung aktivitas pemerintah seperti bangunan perkantoran.
"Untuk data khususnya kerusakan rumah saat ini masih terus kami validasi untuk akuratnya yang akan dijadikan dasar kebijakan pemerintah dalam penanganan selanjutnya," jelasnya.
Kondisi saat ini, katanya masyarakat yang rumahnya rusak berat masih berdiam pada tenda dan hunian sementara yang dibangun di sekitar rumah.
Sementara di beberapa kampung atau jorong masih ada masyarakat yang terkonsentrasi pada tenda-tenda komunal, khususnya di Simpang Timbo Abu, Mudiak Simpang dan Tanjuang Aro Kecamatan Talamau.
Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan menjelaskan kunjungan kerja yang dilakukan fokus untuk mendengarkan dan memprioritaskan wilayah bencana.
"Kami bersama tim datang memberikan dukungan moril dan materil terutama tentang pembangunan yang berada di pengawasan Komisi V," katanya.
Ia bersama tim datang untuk mendengarkan aspirasi pemerintah daerah dan lintas sektor yang telah dilakukan dalam menangani bencana hingga pemulihan.
"Makanya kami siap mendukung apapun yang dibutuhkan oleh kementerian yang berada di wilayah kerja kami," tegasnya.
Keuangan terbatas, Pemkab Pasbar minta bantuan pemerintah pusat dan donatur perbaiki rumah rusak akibat gempa
Bupati Pasaman Barat Hamsuardi bersama Bupati Pasaman Banny Utama saat menyambut dan memaparkan kondisi dampak gempa yang terjadi di hadapan Komisi V DPR RI. (Antara/Altas Maulana).
