Oligarki Dapat Membelokkan Sistem Politik

Jakarta, (Antara) - Oligarki dapat membelokkan dan mendominasi sistem politik di Indonesia, kata Profesor Ilmu Politik Universitas Northwestern Jeffrey A Winters. "Oligarki asimetri dalam material (uang) yang membelokkan, membentuk, dan mendominasi politik pada umumnya. Oligarki merupakan kekuasaan yang berdasarkan pada konsentrasi kekayaan," kata Jeffery A Winters dalam diskusi bertajuk "Oligarki, Media, dan Demokrasi dalam Menghadapi Pemilu 2014" di Kampus Atma Jaya Jakarta, Selasa. Jeffrey mengatakan sistem politik Indonesia menjalankan demokrasi prosedural tapi ada sumber daya material untuk menentukan agenda dan pilihan politik. Menurut dia, sistem partai mengutamakan material untuk mencapai kekuasaannya sehingga hal tersebut mengalahkan visi dan misi partai atau kandidat untuk alasan publik memilih. "Tujuan oligarki berbeda-beda, ada yang mendukung kebebasan atau mempertahankan kekayaan," ujarnya. Dia menjelaskan dalam teori sumber daya kekuasaan, kekayaan atau material menjadi instrumen yang dapat mempengaruhi sistem politik. Jeffrey mengatakan dalam konteks Indonesia kesenjangan material yang terjadi secara ekstrem menyebakan hal yang sama pada politik. Selain itu menurut dia dalam teori itu terdapat beberapa sumber daya kekuasaan formal dari birokrasi, "right participation", "coercive capacity", dan kekuasaan untuk memobilisasi massa. "Dari indikator demokrasi yang berjalan yaitu formal dan predural dan dicampur dengan sistem kekuasaan yang oligarki," katanya. Dosen Komunikasi Universitas Atma Jaya Alois A Nugroho mengatakan media massa sebagai modal berpolitik yang digunakan politisi sebagai sarana pemasaran ide politisi tersebut. "Komunikasi pemasaran dari politisi atau aspiran politisi melalui kampanye permanen yang tidak terbatas pada masa kampanye pemilu dan komunikasi termediasi menggunakan media," ujarnya. Dia menjelaskan kampanye permanen memasarkan visi dan misi yang tetap mencerdaskan demokrasi. Namun dia menilai pemasaran politik tersebut mengikuti tren yang terjadi di Indonesia yang lebih mementingkan citra atau kesan politik. "Komunikasi termediasi contohnya mendapat 'media exposure' penting tidak hanya bagi politisi tapi juga bagi aspiran yang berasal dari profesi-profesi lain," katanya. Ketua Dewan Pimpinan Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat Amir Effendi Siregar dalam seminar itu mengatakan demokratisasi media memerlukan jaminan terhadap kebebasan berekspresi, berbicara dan media massa. Selain itu menurut dia memerlukan keberagaman kepemilikan mediam isi dan suara yang disampaikan serta jaminan terhadap distribusi informasi dan media yang tepat sasaran. (*/jno)