Mentawai sering gempa, Nasrul Abit ingin pastikan kondisi warga

id Nasrul Abit, padang, Sumbar

Mentawai sering gempa, Nasrul Abit ingin pastikan kondisi warga

Calon Gubernur Sumbar Nasrul Abit saat mengunjungi Kabupaten Kepulauan Mentawai (Istimewa)

Padang, (ANTARA) - Calon Gubernur Sumatera barat Nasrul Abit ingin memastikan kondisi warga Kabupaten Kepulauan Mentawai tetap aman saat ini karena sering terjadi gempa bumi dalam sepekan terakhir.

“Saya dan Mentawai tidak bisa dipisahkan, dari dulu saya ingin melepas kabupaten ini dari ketertinggalan, dua kabupaten yakni Pasaman Barat dan Solok Selatan sudah berhasil kami keluarkan dari status tertinggal. Insya Allah Mentawai 2024 bisa keluar juga,” katanya.

Ia berencana akan mengunjungi Mentawai pada 20 - 21 November 2020 dan meski gempa terjadi tidak menyurutkan niatnya menyusuri gelombang untuk memastikan keadaan masyarakat sekaligus menjalin silaturahmi dengan masyarakat di Tanah Sikerei itu.

Ia mengatakan ada enam kriteria dengan 27 indikator yang harus dibenahi untuk mengeluarkan suatu daerah dari status tertinggal.

Menurut dia enam kriteria itu ialah ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, aksesibilitas, karakteristik daerah, dan kapasitas keuangan daerah. APBD kabupaten yang sangat terbatas dipastikan tidak akan bisa mengakomodasi semua indikator itu dan dibutuhkan sinkronisasi program pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat.

“Sejak 2016 belasan organisasi perangkat daerah (OPD) saya boyong ke Mentawai, masuk kampung keluar kampung, masuk hutan keluar hutan untuk mendata semua persoalan di Mentawai untuk melakukan pembenahan sesuai indikator terlepas dari status tertinggal,” katanya.

Hasil evaluasi itu dijadikan dasar penyusunan program yang disinkronkan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Tiap OPD di kabupaten diminta aktif berkomunikasi dengan OPD pemerintah provinsi hingga kementerian sehingga sinkronisasi itu benar-benar tercipta. Dengan begitu, jika ada bantuan, daerah tertinggal bisa diutamakan sebagai penerima bantuan.

Selain itu, sektor swasta salah satunya melalui CSR perusahaan juga harus ikut andil dalam usaha mengeluarkan daerah tempatnya beroperasi dari status tertinggal.

“Program dan kewenangan berada di tangan bupati dan jajarannya. Pemerintah provinsi dan kementerian membantu dengan membagi anggaran sehingga bisa tercipta percepatan dalam pencapaian target yang diharapkan,” kata.

Nasrul Abit dan Mentawai tidak bisa dipisahkan. Hampir setiap sudut pulau itu telah dikunjunginya, bahkan sampai pulau terluar, seperti Pulau Sanding, Pagai Selatan.

Ia sangat sering ke sana, dan karena itu punya banyak pengalaman saat menyusuri kabupaten tersebut, seperti menghadapi gelombang besar, kapal rusak di tengah laut, dan menginap di hutan pedalaman.

Sejak menjadi Wakil Gubernur Sumbar pada 2015, ia tak terhitung kalinya ia pergi ke Mentawai.

Ia mengunjungi kepulauan itu tak hanya saat bencana. Tidak ada bencana pun ia pergi ke Mentawai dalam rangka sinkronisasi program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Sejak ditugasi oleh Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, untuk mengeluarkan tiga kabupaten tertinggal di Sumbar, termasuk Mentawai, Nasrul Abit memajang peta Kepulauan Mentawai di ruangan kerjanya di Kantor Gubernur Sumbar.
Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar