Presiden Jokowi minta proses perizinan tidak hambat industri alat kesehatan

id presiden jokowi,industri alat kesehatan,alat pelindung diri

Presiden Jokowi minta proses perizinan tidak hambat industri alat kesehatan

Ilustrasi: Pekerja membuat alat perlindungan diri (APD) tenaga medis di Pusat Industri Kecil, Penggilingan, Jakarta, Kamis (26/3/2020).ANTARA FOTO/Galih Pradipta/hp. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Betul-betul relaksasi proses perizinan ini tidak menghambat, semua kementerian ini jangan sampai ada yang menghambat proses perizinannya,
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta proses perizinan untuk industri dalam negeri tidak menghambat pelaksanaan produksi, khususnya alat-alat kesehatan (alkes) untuk penanganan COVID-19.

"Betul-betul relaksasi proses perizinan ini tidak menghambat, semua kementerian ini jangan sampai ada yang menghambat proses perizinannya," kata Presiden Jokowi) di Istana Merdeka Jakarta, Rabu.

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat terbatas dengan tema "Optimalisasi Industri Dalam Negeri untuk Penanganan COVID-19" melalui konferensi via video yang dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga lainnya.

"Baik urusan APD (Alat Pelindung Diri) yang masih butuh standar ini, standar ini, menjadi kewajiban kita untuk memperbaiki agar standar ini terpenuhi tapi jangan dipersulit, tolong dengarkan betul keluhan-keluhan di bawah sehingga tidak ada namanya perizinan menghambat produksi yang ada," tambah Presiden Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, saat ini ada 213 negara yang terkena pandemi. "Dan semua negara merebutkan untuk memperoleh alat-alat kesehatan yang dibutuhkan untuk penanganan COVID-19, dan untuk itu kita harus melihat kembali seluruh potensi sumber daya yang kita miliki di negara kita, terutama industri dalam negeri kita untuk memproduksi alat-alat kesehatan untuk penanganan COVID-19 baik industri bahan baku obat, farmasi, APD, industri masker atau yang berkaitan dengan industri ventilator," katanya.

Presiden juga meminta agar ada pengaturan manajemennya yang berkaitan dengan ekspor dan kebutuhan dalam negeri.

"Jangan sampai semuanya diekspor kita malah gak dapat, diatur manajemennya sebaik-baiknya baik itu APD kita bisa produksi banyak, baik itu berkaitan dengan masker kita bisa produksi banyak, agar ini diatur," tegas Presiden Jokowi.

Hingga Selasa (14/4), jumlah positif COVID-19 di Indonesia mencapai 4.839 kasus dengan 426 orang dinyatakan sembuh dan 459 orang meninggal dunia dengan jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) mencapai 10.482 orang dan orang dalam pemantauan (ODP) berjumlah 139.137 orang.

Kasus positif COVID-19 ini sudah menyebar di seluruh 34 provinsi di Indonesia dengan daerah terbanyak positif yaitu DKI Jakarta (2.335), Jawa Barat (530), Jawa Timur (475), Banten (280), Sulawesi Selatan (231), Jawa Tengah (278), Bali (92), Papua (68), Sumatera Utara (72), Yogyakarta (62).

Berdasarkan data dari situs Worldometers, hingga Rabu (15/4) siang terkonfirmasi di dunia ada 1.998.551 orang yang terinfeksi virus Corona dengan 126.686 kematian sedangkan sudah ada 478.902 orang yang dinyatakan sembuh. Kasus di Amerika Serikat mencapai 613.886 kasus, di Spanyol 174.060 kasus, di Italia 162.488 kasus, di Prancis 143.210, di Jerman sebanyak 132.210, Inggris sebanyak 93.873, di China 82.295 kasus, di Iran 74.877.

Jumlah kematian tertinggi bahkan saat ini terjadi di Amerika Serikat yaitu sebanyak 26.047 orang, disusul Italia yaitu sebanyak 21.067 orang, Spanyol sebanyak 18.255 orang, Prancis sebanyak 15.729 orang, Inggris sejumlah 12.107 orang kemudian Iran sebanyak 4.683 orang. Saat ini sudah ada lebih dari 207 negara dan teritori yang mengonfirmasi kasus positif COVID-19.