Padang, (ANTARA) - Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi mendorong pemerintah provinsi menerapkan Pemberlakuan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menghambat penyebaran pandemi COVID-19 di daerah itu
"Agar lebih efektif, kapan perlu PSBB diterapkan di 19 kabupaten dan kabupaten, bukan hanya Kota Padang dan Bukittinggi saja," kata dia di Padang, Senin
Menurut dia pertimbangan awal baru Kota Padang dan Bukittinggi yang diusulkan pemprov karena merupakan daerah yang paling kena dampak.
Menurut dia penerapan PSBB untuk Sumbar belum terlambat dan efektif menekan jumlah kasus COVID-19.
Ia meminta dukungan semua pihak terkait rencana kebijakan tersebut.
Menurut dia sejak seminggu terakhir kasus COVID-19 naik di Sumbar yakni 45 orang dinyatakan positif.
"PSBB diharapkan dapat menekan jumlah perantau yang masuk Sumbar. Selain itu, masyarakat di daerah zona merah bisa dibatasi pergerakannya,” kata dia.
Ia mengatakan pergerakan Pemprov. Sumbar sangat lamban,kemarin masih belum mengirimkan draf usulan ke Kemenkes.
Dalam penerapan PSBB Sumbar dapat meniru konten usulan dari DKI Jakarta yang memang lebih dulu menerapkan kebijakan ini.
“Intinya pembatasan pergerakan masyarakat baik dari dalam dan dari luar dan yang lebih utama pembatasan orang masuk Sumbar," kata dia.
Sebelumnya Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mendorong Kota Padang dan Bukittinggi menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna menekan penyebaran COVID-19 di daerah itu.
"Kasus COVID-19 paling banyak itu Padang dan Bukittinggi sehingga patut menerapkan PSBB untuk menekan penyebaran wabah COVID-19," katanya.
Menurutnya untuk mengusulkan PSBB ke Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan COVID-19, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi di antaranya jumlah dan kasus kematian, serta adanya epidemiologi di tempat lain yang berkoneksi dengan daerah yang akan mengajukan PSBB.
Selain itu juga harus menyiapkan data-data pendukung di antaranya mengenai peningkatan kasus dan waktu kurva epidemiologi termasuk peta penyebaran menurut kurva waktu.
"Yang terpenting pemerintah menyediakan kebutuhan hidup dasar bagi masyarakat karena PSBB membatasi masyarakat untuk ke luar rumah. Perlu adanya jaringan pengaman sosial selama PSBB dilakukan," kata dia.
Berita Terkait
BMKG: Hujan sangat deras dan panjang pemicu banjir lahar di Sumbar
Senin, 13 Mei 2024 5:11 Wib
Bencana banjir dan longsor, PLN gerak cepat atasi gangguan kelistrikan Sumbar
Minggu, 12 Mei 2024 21:13 Wib
Gubernur Sumbar bantu evakuasi korban longsor dalam jurang
Minggu, 12 Mei 2024 20:57 Wib
BPBD siapkan posko pencarian korban hilang banjir lahar dingin
Minggu, 12 Mei 2024 17:56 Wib
BPBD: Nagari Bukik Batabuah wilayah terdampak banjir paling parah
Minggu, 12 Mei 2024 17:56 Wib
BPKH salurkan bantuan kemaslahatan tanggap bencana bagi korban banjir di Tanah Datar
Minggu, 12 Mei 2024 15:33 Wib
Korban meninggal dampak banjir di Sumbar bertambah jadi 27 orang
Minggu, 12 Mei 2024 15:05 Wib
Polda Sumbar kerahkan ratusan personel bantu penanganan bencana
Minggu, 12 Mei 2024 14:28 Wib