Padang, (ANTARA) - Legislator Padang, Sumatera Barat meminta aparat keamanan memperketat pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Anggota DPRD Kota Padang Budi Syahrial di Padang, Kamis, mengatakan pengawasan bisa melibatkan jajaran Polda Sumbar untuk memastikan pendistribusian BBM bersubsidi sesuai sasaran.
Selama ini penyebab kelangkaan BBM subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) karena pendistribusian BBM bersubsidi tidak tepat sasaran sehingga perlu pengawasan yang lebih ketat.
"Selain menambahkan kuota solar, pengawasan tetap harus terus dilakukan untuk meminimalkan kecurangan," ujarnya.
Ia mengatakan BBM bersubsidi sedianya untuk masyarakat, bukan untuk perusahaan, pemerintah dan pengusaha.
Selain itu penyebab kelangkaan BBM subsidi karena jarak harga yang bersubsidi dengan BBM untuk industri terlalu jauh bedanya.
"Tentu orang lebih banyak memburu yang lebih murah," ujar dia.
Seharusnya perusahaan dan pengusaha memakai solar industri, namun banyak permainan dari beberapa oknum yang membeli solar bersubsidi di atas harga pasaran.
Dengan adanya tindakan tegas dari pihak keamanan akan membuat pelaku kecurangan jera.
Sebelumnya antrean panjang kendaraan terjadi di semua SPBU di Sumbar demi mengisi bahan bakar bersubsidi jenis solar dan premium, dan hal ini sudah terjadi sejak dua bulan terakhir.
Salah seorang petugas pengisian BBM di SPBU Mira mengatakan pelanggan memang banyak datang untuk mengantre bahan bakar premium dan solar subsidi yang pasokannya dikurangi dari Pertamina.
“Pemilik kendaraan rela mengantre panjang hingga pukul 02.00 WIB dini hari,” kata Mira. (*)
Legislator Padang minta perketat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi
Pengemudi memarkirkan kendaraannya di depan pompa BBM karena protes bio solar hanya tersedia 30 menit di salah satu SPBU di Solok Selatan, Sumatera Barat. (ANTARA/Erik Ifansya Akbar)
