Jakarta (ANTARA) - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memaparkan potensi kerawanan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 yang berlangsung pada 270 daerah di seluruh Indonesia.
"Pilkada serentak tahun 2020 akan dilaksanakan di 270 daerah yang terdiri 9 provinsi 37 kota dan 224 kabupaten. Potensi kerawanan dalam pilkada terdapat pada aspek penyelenggaraan, aspek kontestasi dan aspek partisipasi," kata Hadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Dia memperkirakan daerah yang berpotensi konflik karena isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), konflik horizontal, dan politik uang adalah di wilayah Papua.
Hadi mengatakan untuk mengamankan pelaksanaan pilkada serentak tersebut, TNI menyiagakan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk perbantuan kepada Polri sesuai dengan undang-indang dan aturan yang berlaku.
"Tahapan pilkada serentak dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan 23 September 2020 sebagaimana yang dilaksanakan pada pengamanan pilkada serentak yang lalu, TNI tentunya akan dilibatkan sesuai dengan tahapan pilkada tersebut," ujarnya pula.
Dia mengatakan pada Pemilu 2019 yang lalu, TNI mengerahkan kekuatan sebesar dua per tiga dari kekuatan yang dikerahkan Polri.
RDP Komisi I DPR dengan Panglima TNI tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid dan Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto, Bambang Kristiono, dan Teuku Riefky Harsya.
Panglima TNI paparkan potensi kerawanan Pilkada serentak 2020
Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR dengan Panglima TNI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu. (ANTARA/Imam B)
