Jakarta (ANTARA) - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan Ketua Umum Prabowo Subianto telah menyampaikan akan membantu Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, meskipun berada di dalam pemerintahan ataupun tetap menjadi partai penyeimbang.
"Kemarin saat bertemu Jokowi, Prabowo sudah menyampaikan, kami siap membantu Pemerintah jika diperlukan. Jika tidak, kami akan tetap membantu Pemerintah dengan jadi partai penyeimbang," kata Riza Patria di diskusi bertajuk "Peta Politik Usai 'pesta' di Parlemen" di Jakarta, Sabtu.
Riza Patria tidak mempersoalkan jika partai nantinya berada di luar atau di dalam Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf karena yang terpenting adalah kontribusi membangun Bangsa Indonesia.
Dia tidak menginginkan apabila partainya berada di dalam pemerintah malah menimbulkan masalah, dan di luar hanya bisa mengkritisi tanpa memberikan solusi.
"Jadi apa yang baik dan memberikan segala dengan kekuatan, bersama-sama berlomba dan berkompetisi memberikan yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.
Menurut dia, kompetisi saat kampanye adalah hal yang wajar namun setelah selesai kampanye yang terpenting adalah membangun Bangsa Indonesia.
Riza menegaskan saat ini Gerindra belum memutuskan apakah bergabung dalam koalisi pemerintahan atau berada di luar karena akan diputuskan pada tanggal 16 Oktober mendatang saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas).
Berita Terkait
Prabowo sampaikan terima kasih ke Jokowi
Rabu, 24 April 2024 16:15 Wib
Airlangga: Jokowi-Gibran sudah masuk keluarga Golkar
Rabu, 24 April 2024 14:08 Wib
Istana: Presiden hormati putusan MK terkait PHPU Pilpres 2024
Senin, 22 April 2024 17:14 Wib
MK nilai dalil soal Jokowi dukung pencalonan Gibran tidak cukup kuat
Senin, 22 April 2024 12:41 Wib
MK tolak dalil AMIN soal Jokowi "cawe-cawe" di Pilpres 2024
Senin, 22 April 2024 11:51 Wib
Presiden Jokowi: Kerja keras hebat ditunjukkan Tim Garuda Muda
Senin, 22 April 2024 11:04 Wib
Presiden Jokowi lantik Tonny Harjono sebagai KSAU di Istana Negara
Jumat, 5 April 2024 13:32 Wib
Arief Hidayat jelaskan alasan MK tak panggil Jokowi
Jumat, 5 April 2024 13:31 Wib