Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengatakan strategi-strategi baru dalam bernegara amatlah diperlukan dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa, termasuk dalam membuat regulasi.
"Kita membutuhkan cara-cara baru dalam bernegara. Harus lebih cepat, sehingga dalam hal ini saya mengajak dalam membuat regulasi-regulasi nantinya juga kecepatan itu sangat kita perlukan. Karena tanpa sebuah kecepatan dalam membikin regulasi ya kita akan ditinggal oleh revolusi industri jilid keempat, oleh teknologi baru yang selalu bermunculan setiap hari," kata Jokowi saat pidato acara pembukaan Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih Periode 2019-2024 di Hotel Bidakara Jakarta, Senin.
Kepala Negara mengungkapkan dalam setiap konferensi internasional yang dihadirinya, bahwa kecepatan regulasi yang selalu tertinggal dari perubahan teknologi selalu menjadi pembahasan para kepala negara maupun kepala pemerintahan.
Jokowi mencontohkan pada KTT G20, semua pemimpin berbicara masalah pajak digital yang belum ada regulasinya di hampir semua negara, sehingga kecepatan-kecepatan di dalam membuat undang-undang dan peraturan itu sangat diperlukan.
"Dan semua itu membutuhkan sebuah ekosistem politik, ekosistem hukum, dan ekosistem sosial yang kondusif yang mendukung adanya kecepatan yang tadi saya sampaikan," katanya.
Namun saat ini Presiden menilai kinerja pembuatan regulasi di Indonesia masih bertele-tele dan masih memakai pola lama yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah diubah.
Untuk itu, Presiden Jokowi mengajak para anggota legislatif untuk mengevaluasi hal tersebut sehingga bisa menghasilkan regulasi dengan lebih cepat.
"Saya melihat, mohon maaf, apakah tidak bisa kita evaluasi agar lebih cepat. Tanpa mengurangi ketelitian dan kecermatan kita dalam membuat setiap undang-undang sehingga kualitasnya juga akan semakin detail dan semakin baik," katanya.
Di hadapan anggota baru DPR RI dan DPD RI, Jokowi: perlu kecepatan dalam membuat regulasi
Presiden Joko Widodo berjalan seusai memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.
Kita membutuhkan cara-cara baru dalam bernegara. Harus lebih cepat, sehingga dalam hal ini saya mengajak dalam membuat regulasi-regulasi nantinya juga kecepatan itu sangat kita perlukan. Karena tanpa sebuah kecepatan dalam membikin regulasi ya kita a
