KLHK segel 10 lokasi kebakaran lahan di areal konsesi yang terbakar di Kalimantan Barat

id kebakaran lahan konsesi,lahan konsesi perusahaan,kebakaran hutan lahan,karhutla kalimantan

Foto udara kebakaran hutan dan lahan di kawasan Ketapang Tanjungpura Km 4 di Desa Sungai Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Selasa (30/7/2019). Pihak berwenang masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menghanguskan puluhan hektare lahan yang berada tidak jauh dari lokasi pelepasliaran orangutan tersebut. (ANTARA FOTO/HERIBERTUS)

Jakarta, (ANTARA) - Aparat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyegel 10 lokasi kebakaran lahan di areal konsesi perusahaandi Kalimantan Barat untuk proses penyelidikan.

Penyegelan terkini dilakukan Selasa (13/8) oleh petugas Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHKdi tiga lokasi kebakaran lahan dengan luas total 200 hektare yang berada di area konsesi PT MSL di Kabupaten Mempawahserta area konsesi PT TAS dan PT SPAS di Kabupaten Ketapang menurut siaran pers kementerian yang diterima di Jakarta, Kamis.

Komandan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Bekantan Kalimantan Barat Hari Noviantomemerinci, kebakaran mencakup 40 hektare lahan di areakonsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) milik PT MSLdi Kabupaten Mempawah;100 hektare lahan di lokasi konsesi PT TAS di Kecamatan Tanjung Baik Budi, Kabupaten Ketapang; dan 60 hektare lahan di area konsesi PT SPAS di Kecamatan Sungai Putri, Kabupaten Ketapang.

Hari mengatakan bahwa kebakaran lahan itu sudah terjadi sejak sepekanlalu dan masih berlangsung sampai hari ini.

Sepekan sebelum penyegelan lahan di area konsesi milik PT MSL, PT TAS, dan PT SPAS, petugas juga menyegel lahan yangterbakar di area konsesi milik tujuh perusahaan perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kalimantan Barat.

"Kami sudah memanggil wakil tujuh perusahaan yang lahannya sudah disegel sebelumnya untuk meminta klarifikasi terkait adanya kebakaran di areal perusahaan-perusahaan itu," kata Hari.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHKRasio Ridho Sanimenjelaskan pula bahwa kementerian sudah memberikansurat peringatan kepada 58 pemimpin perusahaan yang memilikilahan dengan titik panas indikasi kebakaran di dalamnya.

"Kami telah menugaskan para pengawas, penyidik, dan tim SPORCuntuk menindak para pembakar lahan. Korporasi yang terlibat karhutla harus dihukum seberat-beratnya," katanya.

Tim Verifikasi Penegakan HukumKLHK, menurut Hari, telah memasang papan segel di lahan konsesi perusahaan yang terbakarsehingga perusahaan tidak bisa memanfaatkan lahan itu untuk aktivitas usaha.

Dalam perkara kebakaran lahan di KalimantanBarat, penyidik KLHK sudah menetapkan UB sebagai tersangka pembakar lahan seluas 270 hektaredi Kubu Raya.

Balai Penegakan HukumKLHK Kalimantan melalui fasilitas ruang intelijen di Pontianakselama 24 jam per hari, tujuh hari per minggu, memantau titik api dan kebakaran hutan dan lahan, terutama di areaperizinan perkebunan kelapa sawit, IUPHHK-HTI, dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasilnya Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) di Kalimantan Barat.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Biro Humas KLHK Djati Witjaksono Hadi mengatakan, informasi titik panas berdasarkan pantauan satelitdengan tingkat kepercayaan lebih besar atau sama dengan 80 persenmenunjukkan pada 13 Agustus 2019 pukul 20.00 WIB ada 18 titik panas indikasi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat, yakni di Kabupaten Sanggau, Landak, Kapaus Hulu, Ketapang, dan Kubu Raya.

Sedangkan menurut informasi titik panasdari satelit dengan tingkat kepercayaan30 hingga lebih kecil sama dengan 79 persen, selama kurun itu di Provinsi Kalimantan Barat ada 54 titik panas di Kabupaten Bengkayang, Kapuas Hulu, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Pontianak, Sambas, Sanggau, Sintang.

Perusahaan dan warga diminta mewaspadaikemungkinan terjadinya kebakaran di lahan milik serta melakukan upaya untuk mencegah kejadian kebakaran lahan. (*)

Pewarta :
Editor: Mukhlisun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar