Jokowi: guru terampil harus lebih banyak

Sawangan, Depok, (Antaranews Sumbar) - Presiden Joko Widodo(Jokowi) mengatakan, pendidikan ke depan akan difokuskan ke vokasi sehingga para guru terampil jumlahnya harus lebih banyak ketimbang guru normatif.

"Sekolah vokasi, SMK, guru-guru harus di-upgrade terutama yang berkaitan dengan kemampuan skill, kemampuan guru dalam melatih siswanya. Guru yang terampil harus lebih banyak dari guru normatif," kata Jokowi saat membuka Rembuk Nasional Pendidikan di Pusat Pendidikan dan Latihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) , Sawangan, Depok, Selasa.

Kepala Negara mengungkapkan, saat ini guru normatif di sekolah vokasi masih mendominasi sekira 65 persen dibanding guru terampil.

Jokowi mencontohkan guru normatif itu adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia.

Dia berharap dengan lebih banyaknya guru-guru terampil, maka para siswa memperoleh mata pelajaran yang bisa diterapkan langsung untuk dunia kerja.

Untuk itu, Jokowi meminta para kepala dinas pendidikan yang hadir agar memperbaiki kondisi ini sehingga kedepannya harus lebih banyak guru terampil sehingga lulusan SMK bisa langsung siap menghadapi dunia kerja.

"Yang 35 persen ini tugas kementerian bapak ibu semua untuk menyiapkan ini, meng-upgrade, bisa melatih agar guru terampil itu lebih banyak," kata Jokowi.

Presiden menegaskan bahwa pada 2019, pemerintah akan fokus besar-besaran pada pengembangan sumber daya manusia(SDM), setelah 4,5 tahun fokus pembangunan infrastruktur.

"Harus ada pergeseran strategi, setelah infrastruktur kita akan masuk kepada yang namanya pembangunan SDM secara besar-besaran," katanya.

Jokowi mengatakan, jika Indonesia tidak terjebak menjadi negara berpendapatan menengah, maka harus memiliki infrastruktur dan SDM yang lebih baik.

"Ini menjadi prasyarat, supaya kita tidak terjebak pada negara dengan pendapatan menengah dan bisa melompat kepada negara maju sangat," katanya.

Untuk menyiapkan SDM yang baik, Presiden meminta tidak ada tumpang tindih tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah.

"Harus betul-betul jelas apa yang menjadi tanggung jawab saudara, apa yang menjadi tanggung jawab menteri, tanggung jawah provinsi, tanggung jawab kabupaten/ kota. Harus jelas. Tidak bisa kita tidak terkonsolidasi," tandas Jokowi. (*)