Panitia Rembuk Nasional 2017 Himpun Masukan di Unand

Padang, (Antara Sumbar) - Panitia Rembuk Nasional 2017 menghimpun masukan dari para pakar dan praktisi di Sumatera Barat melalui Rembuk Daerah dalam rangka refleksi tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Universitas Andalas (Unand) Padang, Sabtu.

"Rembuk Nasional merupakan tradisi yang lahir pada Pemerintahan Jokowi-JK untuk mendapatkan masukan dari rakyat terkait jalannya pemerintahan," kata Ketua Panitia Rembuk Nasional 2017 Dr Firdaus Ali di Padang.

Ia menyampaikan hal itu pada pembukaan Rembuk Daerah yang dihadiri Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, pakar, akademisi, praktisi dan profesional, perwakilan wali nagari dari berbagai wilayah di Sumatera Barat.

Menurutnya sebelum puncak Rembuk Nasional digelar Rembuk Daerah pada 16 kampus untuk menghimpun masukan dari para ahli dan akademisi yang nantinya akan disampaikan kepada Presiden pada malam penutupan Rembuk Nasional.

Rembuk juga diharapkan bisa memberi rekomendasi sebagai bahan perbaikan dan percepatan kinerja pemerintah dalam dua tahun ke depan, katanya.

Hasil rembuk dari 16 perguruan tinggi ini akan dikompilasi dan disampaikan kepada Presiden pada puncak Rembuk Nasional yang akan digelar 23 Oktober 2017 di Jakarta, lanjut dia.

Ia mengatakan di Unand pihaknya memilih tema Membangun Desa Berbasis Wisata, Budaya, dan Ekonomi Kreatif karena konsep pembangunan pada era pemerintahan Jokowi-JK mengacu pada butir Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah dan desa.

"Konsep ini bertujuan mengubah pola pembangunan dari top down menjadi bottom up," kata dia.

Firdaus memberi contoh dalam tiga tahun terakhir pemerintah telah mengalokasikan dana Rp120 triliun untuk dana desa terdiri atas Rp20,76 triliun pada 2015, Rp46,9 triliun pada 2016, dan Rp60 triliun pada 2017.

Program tersebut tidak hanya menjadikan desa sebagai objek pembangunan, tapi juga membuat desa menjadi subjek yang turut berperan sebagai pendorong perekonomian Indonesia, katanya.

Sementara Ketua Bidang Rembuk 11, Irfan Wahid mengatakan tema Membangun Desa Berbasis Wisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif, diambil karena Membangun Indonesia dari Pinggiran dan Memperkuat Daerah dan Desa adalah janji kampanye dan agenda prioritas pemerintahan Jokowi-JK, yang harus ditelaah sejauh mana pelaksanaanya setelah tiga tahun masa pemerintahan.

Selain itu, sektor pariwisata juga merupakan penyumbang devisa negara terbesar kedua, yang saat ini menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah, ujarnya.

Menurut Irfan, desa wisata dapat menjadi salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, memperkecil kesenjangan dan membuka lapangan pekerjaan.

Dengan membangun desa wisata, akan ikut membuat desa mandiri, dan membuka pintu perekonomian desa ke arah yang lebih baik, disini industri kreatif dan UMKM diperlukan. Kolaborasi semuanya akan membuat puluhan ribu desa seluruh Indonesia menjadi lebih maju, ujarnya.

Sementara Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Sidarto Danusubroto yang turut hadir dalam forum rembuk, berharap Forum Rembuk Nasional ini bisa menghasilkan rekomendasi yang cerdas untuk perbaikan kinerja pemerintah.