Harapan baru, UU Bangsamoro disahkan setelah jajak pendapat otonomi Muslim Moro Filipina menang

id muslim filipina

Harapan baru, UU Bangsamoro disahkan setelah jajak pendapat otonomi Muslim Moro Filipina menang

Muslim di Filipina. (cc)

Ankara, Turki, (Antaranews Sumbar) - Undang-Undang Organik Bangsamoro (BOL) Filipina, yang bersejarah, secara resmi disahkan pada Jumat (25/1), setelah referendum memberikan otonomi menyeluruh buat Muslim Moro, demikian laporan media setempat.

Harian daring SunStar, yang bermarkas di Manila, mengutip Komisi Pemilihan Umum (Comelec), yang berfungsi sebagai Dewan Canvasser Plebisit Nasional (NPBOC) dan mengatakan suara "Ya" telah menang.

Lebih dari 1,54 juta orang memberi suara "Ya" untuk menyetujui BOL, sementara sebanyak 190.000 suara menolak undang-undang tersebut, kata laporan itu.

Pengumuman tersebut dikeluarkan setelah pemungutan suara resmi diselesaikan pada Jumat malam, demikian laporan Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu siang.

Pengesahan BOL berarti Wilayah Otonomi di Mindanao Muslim (ARMM) di Filipina Selatan akan diganti dengan Wilayah Otonomi Bangsamoro di Mindanao Muslim (BARMM).

Pemungutan suara dimulai pada Senin (21/1) di Provinsi Maguindanao, Lanao Del Sur, dan Provinsi Pulau Basilan, Tawi-tawi dan Sulu serta Kota Besar Cotabato dan Isabela.

Tahap kedua BOL akan diselenggarakan pada 6 Februari. Enam kota kecil di Lanao del Norte dan 39 desa di enam kabupaten Provinsi Cotabato dan daerah sekitarnya akan memberi suara dalam keikut-sertaan mereka di wilayah otonomi.

Undang-Undang tersebut, yang ditandatangani oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte tahun lalu, dirancang untuk memberi otonomi menyeluruh buat orang Muslim, selain kemajuan kehakiman dan ekonomi.

Berdasarkan undang-undang itu, pengadilan Hukum Islam akan dibuka di wilayah tersebut, dan Pemerintah Pusat Filipina akan menyerahkan wewenang administrasinya diMindanao kepada Pemerintah Bangsamoro.

Perairan di Wilayah Bangsamoro akan secara bersama dikelola oleh Pemerintah Nasional dan Pemerintah Bangsamoro.

Pemerintah Otonomi akan bertanggung-jawab dalam pengelolaan sumber daya energi.

Selain itu, bekas petempur Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) akan bisa bergabung dengan pasukan resmi. (*)