Jakarta, (Antaranews Sumbar) - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan utang Indonesia sebesar Rp1.329,9 triliun dalam tiga tahun (2015-2017) digunakan untuk sektor-sektor produktif dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
"Belanja pendidikan bukan belanja yang tidak produktif, jadi jangan hanya melihat infrastruktur. Kesehatan juga belanja produktif walaupun bentuknya bukan jembatan maupun jalan," kata Sri Mulyani dalam pemaparan empat tahun kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa.
Tambahan utang Rp1.329,9 triliun selama 2015 hingga 2017 tersebut memang meningkat dari periode 2012 sampai 2014 yang sebesar Rp799,8 triliun. Namun, total alokasi anggaran untuk sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan juga meningkat.
"Kalau mau membandingkan apel dengan apel, seharusnya tidak hanya yang tambahan utang, tetapi bandingkan untuk apanya," kata Sri Mulyani.
Dari sisi infrastruktur, alokasi belanja mencapai Rp904,6 triliun (2015-2017) atau meningkat hampir dua kali lipat dari periode 2012 sampai 2014 yang sebesar Rp456,1 triliun.
Belanja sektor pendidikan meningkat 118,7 persen, dari Rp983,1 triliun (2012-2014) menjadi Rp1.167,1 triliun (2015-2017). Sementara itu sektor kesehatan meningkat 170 persen, dari Rp146,4 triliun (2012-2014) menjadi Rp249,8 triliun (2015-2017).
Sri Mulyani juga menegaskan bahwa penerimaan perpajakan tetap menjadi tulang punggung perekonomian. Utang hanya sebagai suplemen untuk peningkatan produktivitas.
Kementerian Keuangan mencatat pertumbuhan pembiayaan utang negatif 9,7 persen pada outlook 2018 yang sebesar Rp387,4 triliun dibandingkan Rp429,1 triliun pada 2017.
Penerbitan surat berharga negara (SBN) juga mengalami kontraksi atau tumbuh negatif 12,2 persen dari Rp441,8 triliun (2017) menjadi Rp388 triliun (outlook 2018). (*)
Tiga tahun Indonesia berutang Rp1.329,9 triliun, ini penggunaannya menurut Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Antara)
