Legislator minta Pemkab Agam anggarkan tunjangan untuk honorer K2

Lubukbasung, (Antaranews Sumbar) - Ketua DPRD Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Marga Indra Putra berharap pemerintah setempat menganggarkan tunjangan untuk 491 tenaga honorer kategori dua (K2) di daerah itu mengingat mereka telah mengabdi belasan tahun.

"Mereka harus diperhatikan karena sudah mengabdi belasan tahun di daerah itu, dan saya sangat mendukung kebijakan tersebut," katanya di Lubukbasung, Sabtu.

Tunjangan yang diberikan tidak perlu besar, tetapi bisa membantu mereka setiap bulannya selain honor yang mereka terima.

Ini yang diberikan beberapa kabupaten dan kota lain di Sumbar kepada tenaga honorer.

"Daerah lain bisa menganggarkan dana untuk tenaga honorer, kenapa Agam tidak bisa," kata dia.

Tunjangan tambahan ini diberikan kepada tenaga honorer kategori dua itu mengingat mereka tidak bisa mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil pada 2018.

Ini berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/428/M.SM.01.00/2018 tanggal 30 Agustus 2018 perihal surat permintaan pengelompokan formasi dan penetapan kebutuhan atau formasi khusus.

Di dalam surat tersebut, katanya, ditulis formasi khusus di antaranya eks tenaga honorer kategori dua yang tidak lolos seleksi CPNS pada 2013.

Namun dirujuk pada Permen PAN-RB Nomor 36 tahun 2018 tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS, berbunyi honorer K2 yang ikut tes CPNS adalah honorer K2 dari guru dan tenaga kesehatan yang sudah S1, usia belum melebihi 35 tahun.

Sementara usia mereka sudah melebihi 35 tahun.

"Berdasarkan keputusan Menteri itu, mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk mendaftar sebagai CPNS," katanya.

Kepala Badan Kepegawaian Suberdaya Manusia (BKSDM) Agam, Fauzir menambahkan, pihaknya akan membahas usulan ini dengan pimpinan.

Namun pihaknya akan berupaya untuk memperjuangkan mereka ke pemerintah pusat agar bisa ikut seleksi CPNS.

"Kita berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan 491 tenaga honorer kategori dua yang berasal dari guru SD, guru SMP, tenaga kesehatan dan lainnya," katanya. (*)