Jurnalis muda bahas potensi konflik pemilu di Sumbar

Padang, (Antaranews Sumbar) - Komunitas Jurnalis Muda (KJM) mendiskusikan potensi konflik pemilu baik pemilu presiden maupun pemilu legislatif 2019 di Sumatera Barat.

Ketua KJM Firdaus Diezo di Padang, Sabtu mengatakan pemilihan umum dapat melahirkan sebuah konflik karena pemilu merupakan sarana untuk mendapatkan kekuasaan.

"Banyak konflik yang terjadi akibat pemilu seperti di Amerika Latin dan Kenya yang menghasilkan konflik fisik berkepanjangan," kata dia saat Workshop Pembinaan Pengetahuan Potensi dan Solusi Konflik di Hotel Kriyad Bumiminang Kota Padang.

Hal yang berbeda terjadi di negara Malaysia, Partai Barisan Nasional yang berkuasa selama 60 tahun tumbang kalah dari partai oposisi dalam pemilihan umum namun mereka berhasil meredam konflik fisik dengan cara menahan diri.

"Hal ini yang perlu ditiru agar konflik berlebihan dapat dicegah dengan cara menahan diri dan terus memupuk kesadaran untuk menjaga keutuhan bangsa," katanya.

Menurut dia sejauh ini Sumbar merupakan salah satu daerah yang aman namun hal itu tidak membuat potensi konflik dibiarkan begitu saja. Beberapa wilayah seperti Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung dan Pasaman Barat merupakan wilayah rawan konflik.

"Hal ini yang harus di antisipasi bersama seluruh elemen masyarakat sehingga pemilu ini dapat berjalan lancar," katanya.

Ketua panitia Worshop Pembinaan Pengetahuan Potensi dan Solusi Konflik Nofal Wiska mengatakan workshop ini berawal dari diskusi kecil teman-teman jurnalis tentang konflik verbal di media sosial mulai dari ujaran kebencian, saling sindir hingga persekusi sehingga rawan menimbulkan konflik fisik.

"Melalui kegiatan ini diharapkan menemukan solusi dan pemetaan potensi konflik yang aka n terjadi di masyarakat," kata dia.

Salah seorang pembicara Kasubit I Ditintelkam Polda Sumbar AKBP Jupnedi mengatakan belajar dari Pilkada serentak 27 Juni 2018 di empat kota di provinsi berjalan dengan aman dan lancar.

"Hanya ada satu pemilihan ulang karena kesalahan administrasi di Kecamatan Lubuk begalung Kota Padang. Potensi konflik tentu selalu ada namun kita tidak boleh lengah dalam mengantisipasi hal tersebut," kata dia.

Mantan Komisioner KPU Sumbar Muhammad Muftie Syafii mengatakan konflik dapat timbul akibat berbagai hal seperti regulasi yang terlambat diterbitkan sedangkan tahapan sudah dimulai, pendaftaran anggota KPU bersamaan dengan tahapan pemilu, sistem aplikasi pemilu yang sering diperbaiki.

Kemudian konflik internal partai, konflik antar partai politik, kampanye isu SARA dan menggunakan fasilitas negara, tata kelola logistik di KPU tidak memadai, politik transaksional, media massa yang tidak berimbang.

Setelah itu munculnya preseden bahwa kekerasan adalah cara efektif membuat suara serta munculnya orator ulung yang pandai membuat citra baik namun sebenarnya mereka membohongi rakyat.

"Konflik yang terkontrol akan menimbulkan integritas. Sebaliknya integrasi yang tidak sempurna dapat menimbulkan konflik," katanya.