Pemilih solok selatan bertambah 11.997 orang

Padang Aro, (Antaranews Sumbar) - Rekapitulasi daftar pemilih sementara Solok Selatan, Sumatera Barat pada Pemilu 2019 bertambah sebanyak 11.997 orang dari 110.301 orang menjadi 122.298 orang.

"Jumlah 122.298 orang ini merupakan hasil sinkronisasi data potensial pemilih (DP4) yang disandingkan dengan data pemilu sebelumnya", kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solok Selatan Mulyadi, di Padang Aro, Sabtu.

Penambahan 11.997 orang katanya, merupakan pemilih pemula dan mereka bukan hanya yang baru berusia 17 tahun.

"Pemilih pemula bukan hanya warga yang berusia 17 tahun tetapi juga ada yang sudah berumur 60 tahun seperti TNI Polri yang sudah pensiun," katanya.

Saat ini petugas KPU sudah mulai melakukan pemutakhiran data pemilih sejak 17 April sampai 17 Juni 2018 untuk menghadapi pemilihan legislatif dan Presiden pada 2019", kata dia .

Ia mengatakan di Solok Selatan Parpol yang mendaftar ke KPU dan sudah diverifikasi ada 16 parpol dan semuanya lolos.

KPU setempat juga sudah membentuk panitia adhok yaitu PPK dan PPS.

Ia menyampaikan saat ini syarat untuk berpartisipasi pada pemilu adalah KTP elektronik dan masyarakat yang belum memiliki didorong untuk segera membuatnya.

"Bagi masyarakat yang tidak terdaftar pada DPT masih bisa menggunakan hak suara asalkan memiliki KTP elektronik," katanya.

Guna meningkatkan partisipasi pemilih KPU setempat melaksanakan pagelaran seni yang berisikan pesan-pesan untuk mengajak masyarakat turut serta.

Sebelumnya Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria mengajak seluruh parpol untuk bersama-sama menyosialisasikan pemilu 2019 agar pelaksanaannya lancar dan sukses.

"Setahun menjelang pemilu kita bersama-sama lakukan sosialisasi pemilihan legislatif dan Presiden," katanya.

Ia berharap pelaksanaan pemilu berjalan aman dan lancar, serta tidak ada kekerasan saat pesta politik itu.

Komisioner Panwas Solok Selatan M Anshar mengajak masyarakat turut serta dalam pemilu dan bersama-sama mengawasi pelaksanaannya.

Selain itu ia juga mengingatkan tentang netralitas ASN, TNI dan Polri saat pemilu.

"Bila ditemukan ASN tidak netral kami akan proses dan laporkan ke KASN dan merekalah yang akan memberikan sanksi," katanya.