Padang, (Antaranews Sumbar) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang, Sumatera Barat, mengantisipasi potensi sedikitnya jumlah pemilih melalui sosialisasi yang masif, terutama akibat berdekatannya jadwal pemilihan dengan libur Lebaran 1439 hijriah.
"Jadwal pemilihan 27 Juni 2018, sedangkan libur Lebaran 15-16 Juni dan cuti hingga 22 Juni sehingga hal itu menjadi salah satu faktor mempengaruhi partisipasi pemilih," kata Komisioner KPU Padang, Yusrin Trinanda di Padang, Selasa.
Namun, lanjutnya KPU tidak dapat berbuat banyak dengan agenda tersebut, karena yang menyusun dan menetapkannya adalah KPU pusat sekaligus dengan seluruh tahapan pilkada serentak.
Menurutnya, untuk mengantisipasi rendahnya partisipasi pemilih, KPU terus menggalakkan sosialisasi pilkada kepada masyarakat, sehingga mereka merasa memiliki hak untuk memilih pada 27 Juni 2018.
"Kalau masyarakat sudah merasa bahwa memilih itu adalah haknya, dan akan mempengaruhi kelanjutan masa depan Kota Padang, maka jadwal itu seharusnya tidak menjadi masalah," kata dia.
Oleh sebab itu, KPU tetap optimistis dapat mencapai target partisipasi pemilih wali kota dan wakil wali kota pada 2018 sekitar 70 persen atau naik dari sebelumnya yang berkisar hanya 55 persen.
Terkait sosialisasi, Yusrin menyebutkan KPU menggaet pemilih melalui media sosial, tatap muka dengan masyarakat sebanyak 10 kali dan bekerja sama dengan lembaga lain 15 kali.
Kemudian untuk tingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dilakukan sosialisasi sebanyak 22 kali, dan 208 ditingkat kelurahan. Belum lagi dari relawan demokrasi dan kegiatan lainnya.
"Beberapa waktu lalu juga sudah digelar kegiatan jalan sehat sebanyak dua kali," ujarnya.
Yusrin juga mengimbau masyarakat Kota Padang agar menggunakan hak pilihnya pada 27 Juni 2018 meskipun jadwalnya berdekatan dengan hari libur Lebaran karena satu suara dapat mempengaruhi hasil pilkada.
Sebelumnya KPU Padang telah menetapkan data pemilih sementara untuk pilkada 2018 sebanyak 536.045 orang yang terdiri dari 262.242 laki-laki dan 273.803 perempuan yang tersebar di 11 kecamatan pada 104 kelurahan yang ada di kota itu.
Sementara Pengamat Politik dari Universitas Negeri Padang Dr Eka Vidya menilai golput dipicu oleh masyarakat sudah jenuh, apalagi dengan banyaknya janji-janji ketika kampanye yang tidak dipenuhi ketika menjabat.
Menurutnya masyakat saat ini sudah bijak dalam menilai suatu hal. Misalnya ketika pemilu, politikus menjanjikan kesejahteraan namun pada kenyataannya mereka berpikir nasibnya begitu saja dari tahun ke tahun. (*)
