Perhelatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018 yang digelar di Sumatra Barat pada 1-9 Februari 2018 akan mengangkat isu literasi dan pencegahan berita bohong atau hoaks, kata Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno.
Ribuan insan pers di Indonesia yang hadir dalam acara itu akan didorong meneguhkan komitmen untuk menyampaikan kabar yang terpercaya. Berbagai seminar akan dilakukan sebelum puncak acara HPN 2018 pada 9 Februari 2018 nanti, termasuk di dalamnya pembahasn tentang peran media massa dalam menangkal berita bohong atau hoaks.
Selain itu, ia juga ingin HPN 2018 mampu mendongkrak minat baca masyarakat di Sumatra Barat. Menurutnya, kehadiran pewarta paling tidak mampu mengulik kembali minat masyarakat terhadap bahan bacaan, seperti surat kabar hingga buku.
"Minat baca orang Minang masih rendah, sementara minat untuk bicara sangat tinggi. Ini bukan hal negatif, tetapi akan lebih baik jika kemampuan bicara ditopang dengan minat baca yang tinggi," kata dia.
Bersamaan dengan HPN 2018 yang mengusung peningkatan budaya literasi di tengah masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat telah lebih dulu mengampanyekan Gerakan Sumatera Barat Membaca (GSBM). Gerakan ini dibuat demi mendorong rasa penasaran masyarakat terhadap bahan bacaan yang berkualitas, terutama buku-buku keilmuan.
Semakin banyak membaca maka semakin banyak pula bekal ilmu yang bisa diperoleh masyarakat. Ilmu ini lah yang kemudian bisa diterapkan dalam berbagai bidang usaha, seperti pertanian, peternakan, bisnis kreatif, dan UMKM.
Program GSBM sendiri sudah berjalan sejak pertengahan tahun 2017 dan dipusatkan di nagari-nagari, desa, dan kelurahan yang ada di Sumbar. Melalui HPN 2018, Pemprov Sumbar ini memantapkan lagi potensi membaca yang bisa digali di masyarakat. Apalagi GSBM sendiri dijalankan dengan memanfaatkan dana desa dari pemerintah pusat yang dialokasikan untuk nagari. Dana desa ini bisa dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur seperti perpustakaan dan buku.
Sementara untuk isu kedua, yakni antihoaks, Irwan merasa bahwa ajang pertemuan antara pemerintah, pekerja media, dan seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat bisa membawa semangat untuk menyetop maraknya hoaks yang selama ini dengan mudah disebar melalui media sosial. Selain dikampanyekan lewat HPN 2018, Irwan mengaku akan menekankan studi antihoaks untuk disisipkan dalam pelajaran Agama, salah satunya dengan penyampaikan nilai-nilai moral untuk tidak menyebarkan kebohongan dan fitnah.
"Hoaks ini sudah ada sejak dulu. Makanya Nabi kita melarang ghibah, melarang fitnah. Itu semua kan bentuk hoaks. Salah satu cara menangkalnya, selain dengan kampanye (melalui HPN 2018) ya dengan pendidikan agama," jelas Irwan.
Ia menilai bahwa muara dari upaya peredaman berita bohong adalah perbaikan moral dari setiap umat beragama. Namun karena Alquran tidak bisa digunakan sebagai pegangan bagi penduduk Indonesia yang keyakinannya beragam, maka hukum negara berlaku sebagai penengah. Melalui HPN 2018, katanya, insan pers akan kembali diingatkan untuk kembali berpegang pada UU Pers untuk berkomitmen dalam menyampaikan kabar-kabar yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
"Kalau agamanya mantap ya bakal aman. Nggak ngomongin orang, nggak provokasi," katanya.
Sebelumnya Ketua PWI Sumbar Heranof juga menyampaikan pentingnya peran media massa untuk menangkal berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau hoaks.
Media harus mampu menjadi garda terdepan dalam memberantas berita bahkan isu dan wacana yang tidak benar yang beredar di tengah masyarakat maupun melalui media sosial.
HPN 2018 menurut dia momen yang tepat untuk memantapkan peran media menangkal hoaks tersebut.***
