Banjarmasin, (Antara Sumbar) - Presiden Joko Widodo memperingatkan para kepala daerah agar berhati-hati menggunakan anggaran, pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap anggota DPRD Banjarmasin.
"Pertama hati-hati dalam mengelola keuangannya, baik APBD, baik APBN itu adalah uangnya rakyat, hati-hati. Yang kedua juga yang berkaitan dengan gratifikasi hati-hati, semuanya hati-hati," kata Presiden Joko Widodo di sela-sela kunjungan ke Pasar Baru Banjarmasin, Jumat.
KPK pada Kamis (14/9) malam melakukan OTT terhadap 5 orang termasuk anggota DPRD Banjarmasin.
"Ya memang kalau ada bukti, ada fakta fakta hukum di situ, saya kira bagus. Prestasi KPK kan memang di OTT," tambah Presiden.
Presiden pun mempersilakan KPK untuk terus melakukan kegiatan penegakan hukum, termasuk OTT. "Yang ketangkap ya ditangkap, ketangkap kok, asal buktinya ada,".
Kelima orang yang diamankan dalam OTT KPK tersebut terdiri dari unsur DPRD kota Banjarmasin, BUMN dan swasta. Mereka masih diperiksa di Polda Kalimantan Selatan.
Diduga telah terjadi transaksi terkait dengan proses pembahasan peraturan daerah setempat.
Tim juga mengamankan sejumlah uang terkait dengan OTT tersebut. Kelima orang itu akan segera dibawa ke kantor KPK di Jakarta untuk tahapan lebih lanjut.
Dalam waktu maksimal 24 jam status pihak-pihak yang diamankan akan ditentukan. Pimpinan KPK akan melakukan konferensi pers pengumuman tersangka pada Jumat sore ini. (*)
Berita Terkait
Presiden dan Iriana bertolak ke Sumbar tinjau lokasi banjir bandang
Selasa, 21 Mei 2024 7:59 Wib
Presiden paparkan empat inisiatif baru RI di World Water Forum
Senin, 20 Mei 2024 10:56 Wib
Presiden Jokowi pimpin Pertemuan Tingkat Tinggi World Water Forum
Senin, 20 Mei 2024 9:26 Wib
Presiden Jokowi instruksikan BNPB tangani banjir lahar dingin Sumbar
Selasa, 14 Mei 2024 15:22 Wib
Jokowi tanggapi santai foto dirinya "hilang" di kantor DPD PDIP
Rabu, 8 Mei 2024 12:40 Wib
Presiden Jokowi tegaskan tidak ada pengajuan percepatan Pilkada
Rabu, 8 Mei 2024 11:39 Wib
Dikunjungi Presiden Jokowi, Dirut PLN paparkan kesiapan ekosistem kendaraan listrik di Booth PLN di PEVS 2024
Sabtu, 4 Mei 2024 15:49 Wib
Jokowi: Mafia tanah berkurang karena masyarakat pegang sertifikat
Selasa, 30 April 2024 18:03 Wib