Inilah Kata Menperin Alasan SMK Pindah Wewenang ke Provinsi

id SMK

Meneri Perindustrian RI Airlangga Hartarto (ANTARA SUMBAR/FANDI YOGARI)

Padang, (Antara Sumbar) - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan peralihan kewenangan SMK sederajat dari kabupaten dan kota ke tingkat provinsi bertujuan meningkatkan kualitas lulusan agar terampil dan siap kerja.

"Kementerian Perindustrian diarahkan oleh presiden Joko Widodo agar dapat menjadi penggerak untuk pengembangan pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi," katanya ketika melakukan kunjungan kerja ke Padang, Sabtu.

Pada 2018, jelasnya pemerintah pusat akan membantu peralatan dan bahan di laboratorium praktik di SMK dengan anggaran minimal sebesar Rp500 juta per sekolah untuk menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas.

Hal ini penting sebab bila minimnya peralatan dan berkualitas rendah akan mengganggu kualitas lulusan.

"Oleh sebab itu untuk mengatasi kendala tersebut, langkah yang diambil pemerintah yakni dengan dipindahkannya kewenangan SMK ke provinsi," kata dia.

Ia mengemukakan pertumbuhan industri ditentukan oleh tiga faktor, yakni investasi, teknologi dan sumber daya manusia yang dihasilkan dari dunia penidikan.

Dunia industri, lanjutnya membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten, sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas dan menjadikan industri lebih berdaya saing.

"SMK diyakini mampu menghasilkan lulusan berkompeten tersebut," sebutnya.

Upaya lain dalam peningkatan kualitas SMK, kata Airlangga dengan meluncurkan program vokasi industri untuk membangun penyesuaian antara industri dan SMK, dengan target hingga 2019 sebanyak 355 perusahaan industri yang akan membina 1.775 SMK.

"Melalui program ini setiap perusahaan industri diminta membina setidaknya lima SMK," katanya.

Sementara Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit menjelaskan kendala yang dihadapi oleh provinsi setempat yakni rendahnya serapan tenaga kerja lulusan SMK.

"Setelah beralihnya keweangan SMk dari kabupaten dan kota, pemerintah provinsi masih mencari formula yang tepat untuk menghasilkan lulusan yang serapan kerjanya tinggi," katanya.

Kemudian upaya lain yang dilakukan pemerintah provinsi untuk
peningkatan serapan lulusan kerja tersebut, yakni mendukung penuh pelibatan dunia usaha dalam menentukan mata pelajaran bidang keahlian di SMK sehingga sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

"Ini inovasi yang sangat bagus karena persentase tamatan SMK yang langsung diserap dunia kerja, tentu makin meningkat," katanya.

Ia menambahkan itu terkait upaya pemerintah menurunkan angka pengangguran terbuka di Sumbar yang mencapai 5,8 persen pada 2017. (*)






Pewarta :
Editor: M R Denya
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar