Wabup Minta Prioritaskan Pendidikan Di Daerah Terisolir

id sekolah

Anak bermain di halaman sekolah. (cc)

Sarilamak, (Antara Sumbar) - Wakil Bupati Limapuluh Kota, Sumatera Barat (Sumbar), Ferizal Ridwan meminta agar persoalan pendidikan di nagari (desa adat) terisolir agar diprioritaskan oleh masyarakat serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

"Sehingga tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah serta guru yang enggan bertugas di daerah terisolir atau terjauh," kata dia saat melakukan safari Ramadan di Jorong Nenan, Nagari Maek, Sabtu Malam.

Menurut, kualitas pendidikan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap percepatan pembangunan suatu daerah. Semakin banyak penduduk yang berpendidikan, maka dapat mendorong untuk memajukan daerah.

Ia menilai, minat orang tua di Jorong Nenan menyekolahkan cukup tinggi, walau letak jauh dari pusat Nagari Maek dan infrastruktur jauh standar layak. Hal itu dibuktikan banyak anak yang sekolah ke luar Nagari Maek, bahkan ke luar Kecamatan Bukit Barisan.

Ke depannya, ia terus memotivasi anak-anak usia sekolah untuk tetap melanjutkan pendidikan, walaupun tantangannya lebih berat dari pelajar yang ada di kecamatan lain.

Kemudian untuk OPD terkait dalam hal ini dinas pendidikan setempat, Ferizal mengingatkan agar serius mengurusi pendidikan untuk daerah yang masih Tertinggal, Terdepan dan Terluar atau disebut 3T.

Wabup mencontohkan, salah satunya masalah tunjangan bagi guru-guru yang bertugas di daerah 3T harus diberikan, sehingga mereka semangat menjalankan tugas dan tidak pindah ke lokasi lain atau yang bukan daerah 3T.

"Ada anggaran dari pemerintah pusat untuk tunjangan guru-guru di daerah 3T yang ditolak sejak lima tahun terakhir. Angkanya mencapai Rp2,9 miliar," kata dia.

Hal itu disebabkan karena dinas pendidikan tidak mengurus administrasi serta regulasinya. Akibanya dana tersebut harus dikembalikan ke pemerintah pusat.

Ia menambahkan, selain itu dinas pendidikan setempat juga tidak memiliki data konkrit serta pemetaan terhadap penempatan tenaga guru serta terkesan mengabaikan perihal penyusunan perencanaan untuk meningkatkan mutu pendidikan serta memenuhi indek pembangunan manusia (IPM).

"Seperti halnya penempatan 20 persen APBD untuk pendidikan sesuai yang diamanatkan UU tentang pendidikan dan kebijakan pemerintah pusat. Untuk Limapuluh Kota itu belum terlaksana, karena masih kurangnya perhatian ke persoalan pendidikan, padahal pendidikan adalah tolak ukur pembangunan jangka panjang," kata dia.

Sementara itu, Wali Nagari Maek Afri Hendra mengatakan di Jorong Nenan baru ada satu sekolah, yakni SD denga jumlah murid 90 orang. Sementara untuk gurunya masih kurang dibanding jumlah murid.

Untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP, harus ke pusat Nagari Maek yang jaraknya sekitar 10 kilometer.

"Jarak tersebut medannya cukup berat dan kondisinya masih jalan tanah. Apalagi saat musim hujan, maka akan berlumpur dan licin," kata dia.

Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah berupaya memaksimalkan pendidikan bagi daerah 3T dengan membangun Sekolah Garis Depan (SGD). pembangunan itu sebagai perwujudan semangat Nawacita untuk membangun dari pinggiran dan mewujudkan pendidikan untuk semua.

Pihaknya saat ini fokus pada beberapa hal yaitu peningkatan akses pada layanan pendidikan, menguatkan pendidikan kejuruan serta menjadikan kebudayaan menaungi pendidikan nasional sebagai bagian dari upaya penguatan karakter bangsa.

Peningkatan akses pada layanan pendidikan ditempuh melalui beragam upaya di antaranya melalui perbaikan dan penyediaan infrastruktur fisik ruang kelas dan gedung sekolah. (*)
Pewarta :
Editor: M R Denya
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar