Kata Wagub: Pejabat Wajib Analisis Isu Medsos

Padang (Antara Sumbar) - Setiap pejabat eselon II dan III di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar menganalisis setiap perkembangan pemberitaan media, terutama media sosial (Medsos) yang tanpa diduga telah memberikan dampak pada menjantuhkan pemerintah setempat.

"Kita menyadari saat ini Medsos telah menjadi pembicaraan yang liar tanpa dapat dikendalikan, karena itu setiap kita ASN yang tahu agar melaporkan kepada pimpinan untuk dapat dikaji dan analisis dampaknya yang bakal terjadi," kata Wakil Gubernur Nasrul Abit dalam Apel Senin pagi minggu pertama awal pelaksanaan Ramadhan, di halaman kantor Gubernur.

Hadir Sekdaprov. Para Asisten, Staf Ahli, Kadis Pol PP, Kadis Kebudayaan, Ka. Balitbang, Kepala Biro, Pejabat eselon II, II dan IV serta staf dilingkungan kantor Gubernur Sumatera Barat.

Pegawai maupun pejabat jangan hanya sekadar membaca dan sebatas dibagikan saja, perlu dianalisis dan dicermati dampaknya.

Wagub menyampaikan, ia merasa pemberitaan tentang atlet angkat berat Sandra yang meminta sumbangan itu telah menjatuhkan harga diri pemerintah Provinsi Sumatera Barat, betapa malu dalam pemberitaan Medsos itu tanpa disadari berdampak pada hal-hal yang negatif pada penyelenggaraan pemerintah.

"Sandra sesungguhnya telah dibiaya oleh pemerintah pusat, namun ada keinginan orang melihat apakah pemerintah provinsi Sumbar peduli pada atle. Sementara masyarakat Sumbar baik ranah maupun perantau amat peduli, ini terbukti dengan sumbangan yang didapatkan. Karena sudah dibiaya pemerintah pusat dalam hal ini PABSI, tentu pemerintah Sumbar tidak memungkinkan lagi ikut membiaya," terang Nasrul.

Ia juga menyatakan kondisi ini juga terjadi saat ada curhat tentang FPI di Medsos salah seorang dokter di Solok yang juga menjadi pembicaraan panas dan bola liar yang merusak nama baik Sumatera Barat, walaupun sudah diselesaikan tapi tetap menjadi pemberitaan panas di Medsos.

"Pak Gubernur sedang diluar daerah, saya coba kontak Kepala Dinas Kesehatan Solok, untuk tahu cerita yang sebenarnya tapi tidak diangkat-angkat, tidak ada informasi yang saya dapat, sementara semua orang telah membicarakan hal tersebut yang berdampak menjadi negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan," ujarnya.

Nasrul menegaskan kepada ASN kantor gubernur, semua ini telah membuat kita malu bersama, karena diharapkan berkontribusi eselon III dan staf memberikan laporan analisis, pada Asisten, Staf Ahli, Sekda, sebagai bahan pertimbangan kebijakan apa yang mestinya dilakukan dalam menyelesaikan, solusi apa serta tindak apa, sehingga hal-hal yang menjadi negatif dapat diminimalisir.

"Kepala Kesbang dan Kadis Pol PP serta instansi terkait lainya agar melakukan pemantauan dan analisis informasi/isu ini, sehingga kita dapat cara, solusi yang dilakukan. Saya sendiri tentu tidak dapat mengamati semua setiap hari," katanya.

Wagub Nasrul Abit juga menantang ASN kantor gubernur, jika kita masih punya harga diri untuk semua ini ...!!!, mari kita bangun penyelenggaraan pemerintahan dengan rasa senasib - sepenanggungan di pemerintah Sumbar.

Semua orang tanpa terkecuali berkontribusi memberikan yang terbaik bagi kemajuan penyelenggaraan pemerintahan, karena ini merupakan tugas kita bersama-sama.

Wagub Nasrul Abit juga menegur kondisi barisan eselon III yang hanya hadir 40 persen, kemana pejabat eselon III yang lain, kenapa mereka tidak hadir ?. Ini perlu menjadi perhatian agar semua pejabat mesti hadir dalam pelaksanaan apel senin pagi ini sebagai bahagian dari kinerja amanah dan tanggungjawab pekerjaan. (*)