Jakarta, (Antara Sumbar) - Pemerintah Indonesia mengecam pemberlakuan undang-undang Israel yang memberikan landasan hukum bagi status pemukiman ilegal yang dibangun di atas wilayah milik Palestina yang diduduki Israel.
Undang-undang yang dikenal dengan "Regulation Bill" disahkan oleh parlemen Israel Knesset pada 7 Februari 2017, demikian pers yang tercantum dalam laman resmi Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Senin.
Undang-Undang tersebut memberikan dasar hukum bagi Israel untuk secara retroaktif mengesahkan status dan memberikan kekebalan hukum bagi ribuan bangunan pemukiman ilegal yang telah dibangun oleh Israel di tanah dan wilayah Palestina sejak dimulainya pendudukan Israel pada 1967.
"Pemberlakuan Undang-Undang tersebut jelas bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) 2334 (2016) mengenai pemukiman ilegal Israel yang dibangun di wilayah Palestina di Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur," kata pernyataan pers Kemlu RI.
Resolusi DK PBB tersebut dan berbagai resolusi terkait lainnya telah menegaskan bahwa pembangunan pemukiman illegal di wilayah Palestina yang dijajah Israel sejak 1967 tidak memiliki legalitas hukum dan merupakan pelanggaran serius hukum internasional. Untuk itu, DK PBB menyerukan Israel agar segera menghentikan segala bentuk aktivitas pembangunan pemukiman ilegal.
Pemerintah RI meyakini bahwa "Regulation Bill" akan menjadi hambatan serius bagi proses perdamaian yang komprehensif, adil dan berkelanjutan, serta menghalangi perwujudan Solusi Dua Negara (two-state solution) sebagaimana telah ditegaskan kembali dalam Konferensi Perdamaian Timur Tengah di Paris pada 15 Januari 2017.
"Penerapan sepihak Undang-Undang ini merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan dikhawatirkan dapat memprovokasi terjadinya ketegangan, bentrokan dan kekerasan di wilayah pendudukan," kata pernyataan pers Kemlu RI.
Untuk itu, Pemerintah RI menyerukan PBB dan masyarakat internasional agar tidak berdiam diri dan segera mengambil sikap dan langkah tegas terhadap kebijakan Israel tersebut yang dinilai tidak sejalan dengan semangat internasional untuk proses perdamaian di Timur Tengah.
Sebagai salah satu negara yang mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, Pemerintah Indonesia siap bekerja sama dengan masyarakat internasional dalam mendukung proses perdamaian antara Palestina dan Israel. (*)
Berita Terkait
Bantuan ke Gaza terhambat, Turki hentikan perdagangan dengan Israel
Jumat, 3 Mei 2024 9:40 Wib
Media: Israel siap invasi Rafah dalam 72 jam
Selasa, 30 April 2024 19:09 Wib
PBB: Ekspor senjata ke Israel harus segera dihentikan
Kamis, 25 April 2024 20:51 Wib
AS sahkan RUU bantuan 95 miliar dolar bagi Ukraina, Israel, Taiwan
Rabu, 24 April 2024 20:42 Wib
Menakar potensi Indonesia bertemu Israel di Olimpiade Paris 2024
Rabu, 24 April 2024 13:20 Wib
Sepekan, harga BBM imbas Iran-Israel hingga langkah BI jaga rupiah
Minggu, 21 April 2024 8:36 Wib
BKDI: Konflik Iran-Israel tak berdampak bagi bursa komoditas berjangka
Rabu, 17 April 2024 19:15 Wib
Pakar sebut serangan Iran berkaitan dengan kedaulatan negara
Senin, 15 April 2024 11:27 Wib