Padang, (AntaraSumbar) - DPRD Kota Padang berharap Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno-Nasrul Abit yang dilantik Jumat, dapat melaksanakan janji-janji yang disampaikan saat kampanye.
"Kami berharap tidak ada janji kampanye yang terlupakan karena visi misi yang disampaikan itu masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)," kata anggota DPRD Kota Padang Iswandi di Padang.
Ia menyampaikan setelah dilantiknya Gubernur Sumbar, maka hendaknya seluruh masyarakat menjadi satu untuk bersama-sama membangun Sumbar.
"Tidak ada lagi yang namanya tim sukses, melainkan harus bergotong-royong dan saling bersinergi untuk kesejahteraan bersama," katanya.
Menurutnya, DPRD Padang sebagai perwakilan rakyat di daerah itu tentunya mendukung program-program gubernur ke depannya terutama untuk diaplikasikan ke setiap kabupaten/kota untuk percepatan pembangunan Sumbar.
Anggota DPRD Padang Helmi Moesim menyampaikan besar harapan masyarakat di daerah itu terhadap Gubernur Sumbar dalam melakukan gebrakan-gebrakan baru dan memperbaiki segala kekurangan yang ada.
Menurutnya, Sumbar termasuk Kota Padang saat ini rentan terhadap bencana terutama banjir dan longsor karena sedang musim hujan sehingga diharapkan gubernur dapat mencarikan solusi secepat mungkin.
Selain itu, segala gebrakan harus mencakup semua lini di antaranya pendidikan, ekonomi, sosial, ketersediaan energi dan sebagainya dalam rangka mempercepat pembangunan Sumbar mulai dari kabupaten/kota serta mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih rendah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
"Kami harap gubernur, wakil gubernur dan jajarannya benar-benar piawai dalam merekrut sumber dana dari pemerintah pusat untuk kemajuan Sumbar," katanya.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno-Nasrul Abit dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta bersama enam pasang gubernur dan wakil gubernur terpilih lainnya pada Jumat (12/2) pukul 14.00 WIB.
Pelantikan tersebut bersamaan dengan pengucapan sumpah anggota Komisi Yudisial (KY) Masa Jabatan Tahun 2015-2020 serta keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2016-2021 di Hadapan Presiden RI. (cpw)
Berita Terkait
Pasca banjir bandang di Tanah Datar
Jumat, 17 Mei 2024 12:16 Wib
Jembatan darurat pasca bencana di Tanah Datar
Jumat, 17 Mei 2024 12:14 Wib
Siswa SD menumpang belajar di sekolah lain
Jumat, 17 Mei 2024 12:09 Wib
Akses darurat melintasi cagar alam Lembah Anai
Jumat, 17 Mei 2024 12:04 Wib
Mensos ingatkan Pemkot Padang Panjang selalu waspada terhadap banjir bandang
Jumat, 17 Mei 2024 10:53 Wib
Bupati Sabar AS: Realisasi Kerjasama Pemkab Pasaman dengan UNES tercepat
Jumat, 17 Mei 2024 9:16 Wib
BNPB pantau aktivitas Marapi dan Singgalang antisipasi bencana susulan
Kamis, 16 Mei 2024 16:28 Wib
Kementerian PUPR segera bangun 200 rumah bagi korban banjir di Sumbar
Kamis, 16 Mei 2024 16:26 Wib