Presiden Terima Syarikat Islam Singgung Kesenjangan Ekonomi

Jakarta, (Antara) - Presiden Joko Widodo menerima Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam Indonesia di Istana Merdeka menyinggung masalah kesenjangan ekonomi.

"Kami sampaikan (kepada Presiden), Syarikat Islam akan memulai program untuk memulai ekonomi rakyat. Saat ini ketimpangan antara kaya dan miskin dalam tingkat rawan," kata Ketua Umum Syarikat Islam Indonesia Hamdan Zoelva saat konferensi pers usia bertemu Presiden di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Hamdan mengungkapkan bahwa tingkat ketimpangan ekonomi saat ini mencapai 0.4 persen yang sudah mendekati garis kerawanan.

"Kalau kata PBB mencapai 0,5 persen itu lampu merah dan bisa menggangu toleransi," kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Dia juga mengatakan bahwa Presiden merespon niat Syarikat Islam yang meruapakan kaum yang berusaha dan berdagang yang ingin mengatasi masalah ketimpangan ekonomi ini.

Hamdan juga mengatakan bahwa pihaknya diterima Presiden setelah Syarikat Islam selesai melaksanakan Kongres di Bandung.

"Intinya Syarikat Islam baru selesai melaksanakan kongres di Bandung. Kongres ini dianggap sebagai awal bangkitnya Syarikat Islam," ungkap Hamdan.

Dia mengatakan bahwa Syarikat Islam Ini merupakan organisasi yang paling awal yang memperjuangkan kemerdekaan dan Hos Tjokro Aminoto mengumpulkan kaum pedagang untuk memperjuangkan kemerdekaan.

Hamdan mengungkapkan hasil Kongres di Bandung meminta dirinya menjadi formatur tunggal ketua umum Syarikat Islam periode 2015-2020.

"Formatur tunggal karena ada kehendak dan amanat yang kuat untuk menyatukan Syarikat Islam. Ini yang harus saya satukan," katanya.

Hamdan juga berharap Presiden dapat hadir dalam peresmian pengurus baru Syarikat Islam pada Januari 2016 mendatang dan dukungannya terhadap organisasi yang dipimpinnya.

"Ini adalah organisasi yang sangat nasionalis di Jawa. Ini panggilan sejarah untuk bangun Indonesia dari bawah," kata Hamdan.

Para pengurus Syarikat Islam yang diterima Presiden diantaranya Hamdan Zoelva (ketua umum terpilih), BM Nurhadi (wakil ketua umum), DR Valina Singka (Wakil Ketua 4), Oman Fathurohman (anggota dewan) dan Ervan Taufik (anggota dewan). (*)