Jakarta, (Antara) - Negara-negara kepulauan memperjuangkan agar sektor maritim terkait laut, kelautan dan sumber daya kelautan (Goal 14) dari dokumen Sasaran Pembangunan Berkelanjutan Pasca-2015 (SDG Post-2015) disetujui negara-negara anggota PBB pada Sidang Umum PBB, September 2015 mendatang di New York, sehingga menjadi prioritas dunia.
Pada acara pendukung dalam rangkaian peringatan ke 60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) di Jakarta, Selasa, Indonesia menggelar pertemuan dengan negara-negara Small Island Developing States (SIDS), anggota Indian Ocean Rim Association (IORA), Negara-Negara Kepulauan, dan negara yang memiliki laut (Archipelagic and Oceanic Countries) untuk memobilisasi dukungan.
"Untuk memobilisasi dukungan, kami mengundang Negara-Negara pulau dan Negara-Negara Samudera Hindia untuk bergabung membuat pernyataan yang akan dikirim ke New York, sehingga pada Sidang Umum PBB nanti SDG diadopsi anggota PBB dan sektor kemaritiman ini masuk. Goal nomor 14 dari SDG 2015 ini harus dimanfaatkan secara berkelanjutan," jelas Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, di Jakarta Convention Center, Selasa.
PBB saat ini tengah membahas program SDG Pasca 2015 yang terdiri dari 17 Goals yang dijadwalkan akan diaklamasikan oleh para Pemimpin Dunia, termasuk Presiden Joko Widodo pada Sidang Umum PBB mendatang.
Indroyono mengatakan pertemuan itu diharapkan menghasilkan kesepakatan yang akan dibawa ke Markas PBB New York untuk memperkuat negosiasi dokumen SDG pasca-2015.
"Dari sini, hasilnya akan dibawa ke New York. Ini bisa memperkuat negosiasi teks yang sedang dilakukan sampai bulan September," ujar Indroyono.
Menurutnya, apabila Goal 14 disepakati, Indonesia dan negara kepulauan lainnya bisa menjalankan program dan mempertahankan keberlangsungan hidup dari sektor kelautan bahkan menjalin kerja sama.
"Kalau ini diadopsi, visi Bapak Presiden membawa maritim sebagai poros dunia akan tercapai. Dan kalau masuk program PBB, seluruh program dialihkan, anggaran juga masuk ke sana," kata Indropriyono. (*/sun)
Berita Terkait
Meskipun telah dimulai 2015, belum semua desa gunakan Dana Desa untuk Perhutanan Sosial
Rabu, 15 Maret 2023 17:52 Wib
2015 hingga 2023, Pemerintah kucurkan Rp9,6 triliun biayai pembangunan kampus keagamaan
Minggu, 22 Januari 2023 10:42 Wib
Pemkab Agam perbaiki bendungan Batang Bawan rusak sejak 2015 (Video)
Kamis, 4 Agustus 2022 16:43 Wib
Tak tuntas sejak 2015, Camat Payakumbuh Timur turun langsung selesaikan persoalan tanah jalan
Rabu, 23 Februari 2022 13:20 Wib
Sejak 2015-2021, ini sejumlah penghargaan diterima Pabrik AQUA Solok
Selasa, 12 Oktober 2021 16:57 Wib
PLN Sumbar menerima resertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015
Senin, 11 Oktober 2021 15:11 Wib
Tanggapan AS atas usulan Iran untuk sama-sama kembali ke pakta nuklir
Rabu, 3 Februari 2021 10:39 Wib
2015 hingga 2020, Kementerian PUPR rampungkan 18 bendungan baru
Selasa, 22 Desember 2020 8:57 Wib