Ganjar Pranowo Siap Sinkronisasi dengan Program Jokowi

Jakarta, (Antara) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku siap untuk melakukan sinkronisasi program Presiden Joko Widodo dengan program yang telah dicanangkan di pemerintah daerah. "Kita konsep di bawah sudah siap untuk masing-masing program setelah sinkronisasi dengan agenda nasional," kata Ganjar usai menghadiri pelantikan Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla di Gedung DPR, Jakarta, Senin. Ganjar berharap program-program Jokowi disampaikan ke daerah dengan cepat, agar bisa dilakukan sinkronisasi dengan cepat pula. "Agenda nasional agar bisa dilaksanakan dengan cepat dan bisa ditugaskan dengan segera, tinggal do it (melakukannya) dan duit (anggaran), " katanya. Dia mengatakan program Jokowi konkret dan memberikan harapan baru kepada rakyat, seperti kedaulatan pangan dan poros maritim. "Saya senang dengan pemerintahan sekarang, kerja, kerja dan kerja," katanya. Jokowi dalam pidatonya, Jokowi menyerukan untuk terus bergerak dengan bekerja, bekerja dan bekerja. Ia juga telah menyusun sembilan agenda prioritas untuk lima tahun ke depan yang disebut dengan Nawacita, yakni pertama, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Upaya tersebut diwujudkan dengan menjalankan politik luar negeri bebas-aktif, melindungi hak dan keselamatan warga negara di luar negeri, mewujudkan kedaulataan maritim, serta membangun Polri yang profesional. Kedua, membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, serta membuka partisipasi publik dalam jalannya pemerintahan. Ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, dan pemerataan pembangunan antarwilayah terutama desa, kawasan timur dan perbatasan. Keempat, melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program wajib belajar gratis 12 tahun, layanan kesehatan masyarakat, serta reformasi agraria, pembangunan rumah susun bersubsidi dan jaminan sosial. Keenam, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dengan membangun sekurang-kurangnya jalan baru 2.000 kilometer, 10 pelabuhan baru, 10 bandara baru, 10 kawasan industri baru, serta 5.000 pasar tradisional baru. Ketujuh, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, yakni dengan membangun kedaulatan pangan, energi dan keuangan serta mendirikan bank petani/nelayan. Kedelapan, melakukan revolusi karakter bangsa dengan membangun pendidikan kewarganegaraan,mengevaluasi model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional, jaminan hidup memadai bagi guru, memperbesar akses warga miskin mendapatkan pendidikan tinggi, memprioritaskan pembiayaan penelitian yang menunjang iptek. Kesembilan, memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia dengan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang dialog antarwarga, restorasi sosial untuk mengembalikan ruh kerukunan antarwarga, membangun kembali gotong royong sebagai modal sosial, mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal serta meningkatakan proses pertukaran budaya untuk membangun kemajemukan sebagai kekuatan budaya. (*/jno)