TPID Diminta Proaktif Cari Solusi Tekan Inflasi

Payakumbuh, (Antara) - Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Benni Warlis mengatakan pemerintah setempat akan memaksimalkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah untuk mengawasi dan mencari formula dalam menekan inflasi agar tidak terlalu tinggi. Menurut dia di Payakumbuh, Selasa, posisi Payakumbuh yang berada di lintas Sumbar-Riau punya peran untuk mengendalikan inflasi. "SKPD terkait seperti Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Perkebunan dan Kehutanan, Kantor Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi UKM Industri Perdagangan, Dinas Perhubungan Kominikasi dan Informatika, Dinas PU, serta stakeholder lainnya harus meningkatkan koordinasi, menjaga produksi hasil pertanian dan industri di Payakumbuh," katanya. Ia mengatakan, Pemkot Payakumbuh juga berkoordinasi dengan Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VIII Padang. "Kemarin (Selasa), kita menggelar rapat koordinasi di Balaikota Payakumbuh guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya inflasi di Sumbar. Rapat itu membahas gejolak ekonomi yang akan hingga berakhirnya tahun anggaran 2014," katanya. Sementara itu, Kabag Perekonomian Julpiter mengatakan dalam rapat koordinasi dengan Manajer Unit Koordinasi Kebijakan Perwakilan BI Wilayah VIII, Dythia Sendrata dikatakan sejumlah penyebab yang akan mempengaruhi inflasi di Sumbar. Seperti adanya kenaikan elpiji 12 Kg berlanjutnya kenaikan tarif listrik, kemungkinan terjadinya penyesuaian harga BBM bersubsidi, potensi terjadinya anomaly cuaca atau elnino di Jawa yang dapat menganggu produksi pangan. Julfiter mencontohkan jika harga BBM disesuaikan oleh pemerintahan baru Joko Widodo dan Jusuf Kalla, bukan tidak mungkin gejolak harga untuk seluruh barang dan jasa akan bergerak naik. Karena itu, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika bersama Organda, diminta untuk melakukan tindakan antisipasi positif, melahirkan formulasi yang tidak memberatkan masyarakat. Di bagian lain, juga disampaikan keterlibatan Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Perkebunan dan Kehutanan dan Kantor Ketahanan Pangan dalam memelihara dan menjamin produksi, dengan pola tanam yang teratur. Kemudian, memperluas kegiatan pasar tani pada setiap kecamatan di ruang publik serta kantor pemerintahan. Rapat koordinasi juga meminta pemkot untuk membuat pusat informasi harga pangan di pasar tradisional, agar masyarakat mengetahui harga kebutuhan sehari-hari sebelum berbelanja. (*/mko)