REI: Menpera Berikutnya harus dari Kalangan Profesional

Jakarta, (Antara) - Real Estat Indonesia (REI) menyatakan Menteri Perumahan Rakyat yang terpilih pada periode pemerintahan berikutnya harus berasal dari kalangan profesional dan bukan orang yang awam terhadap dunia properti. "REI berharap Menpera nantinya berasal dari kalangan profesional baik itu dari partai politik maupun non-partai politik," kata Ketua Umum DPP REI Eddy Hussy di Jakarta, Senin. Menurut Eddy Hussy, sosok yang menjabat sebagai Menpera mendatang harus mengerti dan memahami industri perumahan nasional guna mempercepat dukungan dan realisasi peningkatan sektor perumahan. Selain itu, ujar dia, Menpera ke depan juga sebaiknya memiliki gagasan mengenai konsep perumahan rakyat yang memahami regulasi dan bisa memberikan arah jalan keluar terhadap hambatan sektor perumahan saat ini. "Siapapun yang ditunjuk Presiden memimpin Kemenpera di kabinet mendatang, REI akan mendukung," katanya. Ia juga mengutarakan harapannya agar pihaknya bisa bersama-sama Menpera mendatang dapat duduk bareng bersama seluruh pemangku kepentingan seperti pihak perbankan dan perguruan tinggi. Hal itu, lanjutnya, perlu dilakukan guna memetakan permasalahan perumahan rakyat di Indonesia, serta untuk mencari solusi dan merencanakan program kerja bersama. "Berkembangnya sektor properti juga diperkirakan semakin pesat bila struktur kabinet yang baru berisi orang-orang yang kompeten di bidangnya dan kondisi makroekonomi bertambah baik," katanya. Sebelumnya, konsultan finansial senior Aidil Akbar mengatakan ledakan properti di Indonesia terjadi karena pertumbuhan kelas menengah seiring dengan kemajuan pertumbuhan ekonomi di Tanah Air. "Ledakan properti terjadi karena memenuhi kebutuhan masyarakat kelas menengah yang membesar," kata Aidil Akbar dalam acara diskusi investasi di properti yang digelar di Jakarta, Senin (23/6). Menurut Aidil Akbar, ledakan kelas menengah yang mengakibatkan semakin tingginya biaya hidup itu juga diakibatkan ledakan jumlah penduduk di Indonesia. Sedangkan jumah lahan terlebih di kota besar, ujar dia, sangat terbatas dan kondisi infrastruktur tidak memadai. (*/jno)