IDI: Premi Jamsos Rendah, Layanan Tak Maksimal
Kamis, 14 Februari 2013 13:25 WIB
Jakarta, (Antara) - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dr Zaenal Abidin mengatakan premi jaminan sosial, terutama untuk penerima bantuan iuran (PBI), yang terlalu rendah akan membuat layanan kesehatan tidak maksimal.
"Hal itu terkait dengan mutu layanan. Saya tidak yakin bila biaya yng rendah masih bisa mendapatkan mutu yang bagus," kata Zaenal Abidin di Jakarta, Kamis.
Zaenal mengatakan layanan kesehatan tidak bisa dibandingkan dengan pembelian nasi bungkus. Pembelian nasi bungkus, kata dia, bila uangnya kurang masih bisa membeli setengah.
Namun, menurut dia layanan kesehatan tidak bisa setengah-setengah. Apalagi bila berkaitan dengan obat-obatan antibiotik yang harus sesuai dengan dosis yang sudah ditentukan.
"Risiko terlalu besar. Pasien tentu tidak ingin mendapatkan layanan kesehatan yang setengah-setengah atau hanya menghasilkan setengah sembuh saja," tuturnya.
Karena itu, dia khawatir bila premi bagi PB IDI yang dibantu pemerintah terlalu rendah, pelayanan kesehatan melalui jaminan sosial tidak akan maksimal. Akibatnya, layanan kesehatan tidak merata bagi seluruh rakyat.
"Kalau untuk orang miskin saja pemerintah tidak bisa memenuhi iuran sesuai dengan biaya, bagaimana pelayanan kesehatan bisa merata untuk seluruh rakyat Indonesia?" ujarnya.
Ketua Umum PB IDI memberikan sambutannya pada pembukaan diskusi bulanan PB IDI bertema "Mempertanyakan Lagi Komitmen Negara akan Pelayanan Kesehatan Bagi Rakyat".
Pembicara pada diskusi itu adalah Kabid Pengembangan Sistem Pelayanan Kedokteran Terpadu dengan Sistem Rujukan PB IDI dr Gatot Soetono, Anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatulloh dan Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo. (*/jno)
Pewarta : 172
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Pemprov Sumbar menanggung biaya premi BPJS Ketenagakerjaan 3.000 nelayan
15 November 2024 16:43 WIB, 2024
Warga Binaan Lapas Bukittinggi diberikan Premi dari hasil produk pembinaan kemandirian
03 July 2023 15:54 WIB, 2023
Jadi daerah yang pertama, Legislator apresiasi Pemkab Agam alokasi dana premi BPJS Ketenagakerjaan
13 February 2023 15:51 WIB, 2023
Pemkot Sawahlunto bayarkan premi BPJS Ketenagakerjaan 273 tukang ojek
15 December 2022 15:22 WIB, 2022
500 hektar lahan pertanian padi di Payakumbuh tak perlu bayar premi AUTP
13 April 2022 14:44 WIB, 2022
Terpopuler - Berita
Lihat Juga
Komitmen BNI dukung Sumbar menuju destinasi wisata dunia, kucurkan Rp2,2 miliar
08 February 2018 12:50 WIB, 2018
BNI hadir sebagai penyalur program Indonesia pintar di Dharmasraya dan Solok
07 February 2018 20:36 WIB, 2018
59 nagari di Sijunjung Berkomitmen capai 100 persen ODF hingga 2019
06 February 2018 20:39 WIB, 2018