Padang, (Antara Sumbar) - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sumatera Barat (Sumbar), tahun 2017 meningkat sebesar Rp886,94 miliar atau tiga persen dari alokasi anggaran tahun 2016 dengan total Rp31,19 triliun.


         "Dana tersebut terdiri dari Rp10,14 triliun yang dialokasikan kepada 714 (tujuh ratus empat belas) satuan kerja penerima DIPA tahun 2017 dan sebesar Rp 21,04 triliun merupakan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa bagi 20 (dua puluh) Pemda dan 928 (sembilan ratus dua puluh delapan) desa di Sumbar," kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Sumbar, Supriyo saat penyerahan DIPA Sumbar di Padang, Senin.


         Ia mengatakan peningkatan alokasi anggaran pada 2017 dikarenakan kenaikan alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa.


         "Pada 2016 Sumbar mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp20,13 triliun dan meningkat menjadi sebesar Rp21,04 triliun pada tahun 2017 atau sekitar lima persen," ujarnya.


         Sementara itu untuk alokasi anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang disalurkan melalui DIPA satker menurutnya mengalami penurunan dari tahun lalu yang sebesar Rp10,17 triliun menjadi Rp10,14 triliun atau lebih rendah sebesar Rp 24,39 miliar.


         Supriyo melanjutkan peningkatan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Sumbar 2017 menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan desentralisasi dan keberpihakan pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran sesuai semangat Nawa Cita.


         "Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus menggunakan anggaran tersebut dengan patut dan tepat," katanya.


         Sementara itu Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan setelah diterima DIPA 2017 harus segera dilaksanakan agar perputaran uang bisa lebih cepat sampai di masyarakat.


         "Asal tidak ada catatan dari pusat, dan kelengkapan dokumen telah ada, segera laksanakan kegiatan," katanya.


         Ia mengatakan pelaksanaan kegiatan lebih cepat, akan mendorong perputaran uang di masyarakat lebih cepat pula sehingga roda perekonomian bergerak dan kesejahteraan meningkat.


         "Pelaksanaan kegiatan lebih cepat juga diharapkan bisa membuat serapan anggaran yang lebih baik," ujarnya. (*)