Jakarta, (Antara) - Pengamat Ekonomi IPB Iman Sugema mengusulkan pemerintah tidak perlu mencabut subsidi BBM (menaikkan harga BBM) untuk pengguna sepeda motor, melainkan bagi pengguna mobil, baik mobil pribadi maupun pemerintah. "Skenario pencabutan subsidi BBM untuk mobil pribadi dan mobil pemerintah merupakan pilihan yang paling bijak. Sementara untuk pengguna sepeda motor tidak perlu dicabut," katanya di Jakarta, Minggu. Usulkan itu juga dilontarkan pada acara Focus Group Discussion di Sekretariat Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) bertema "Quo Vadis Kebijakan Pengalihan Subsidi BBM?" yang dihadiri aktivis PB HMI, PB PMII, PP GMNI dan lain sebagainya. Dia juga mengungkapkan ada empat besaran angka atau skenario yang bisa dilakukan pemerintah saat mengambil kebijakan menaikkan harga BBM subsidi. "Ada empat besaran kenaikan harga BBM, pertama harga naik Rp1.000 dengan perkiraan dampak kenaikan kemiskinan sebesar 0,21 persen dan inflasi 0,94 persen," katanya. Kedua, harga naik Rp2.000 dengan perkiraan dampak kenaikan kemiskinan sebesar 0,38 persen dan inflasi 1,89 persen. Ketiga, harga naik Rp3.000 dengan perkiraan dampak kenaikan kemiskinan sebesar 0,49 persen dan inflasi 2,83 persen. Keempat, pencabutan subsidi BBM untuk mobil pribadi dan mobil pemerintah dan bisa menghemat lebih dari separuh subsidi BBM, dan mengalihkannya untuk program pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian dan nelayan. Skema keempat itu dengan perkiraan dampak kenaikan kemiskinan 0,01 persen dan inflasinya hanya sebesar 0,91 persen. "Konsumsi BBM bersubisidi oleh motor hanya sebesar 19,5 persen, dibandingkan dengan konsumsi BBM mobil solar sebesar 75,6 persen dan mobil bensin sebesar 89,8 persen," katanya. Dengan presentase konsumsi BBM tersebut, penghematan subsidi BBM dari skenario pencabutan subsidi BBM untuk mobil pribadi dan mobil pemerintah bisa mencapai 68,8 persen pengguna kendaraan mobil pribadi. Sementara itu, Pengurus PB PMII, Ada Suci, menyatakan strategi kebijakan tersebut diperlukan upaya pengawasan yang intensif oleh pemerintah, sehingga penyimpangan subsidi yang terjadi selama ini bisa ditekan. "Masyarakat membutuhkan kepastian kebijakan subsidi BBM oleh pemerintah, sehingga kegiatan ekonomi masyarakat tidak terganggu akibat dari kenaikan harga-harga barang yang sudah terjadi, bahkan sebelum kebijakan tersebut dibuat," katanya. (*/sun)