Jakarta, (Antara) - Federasi Serikat Guru Indonesia memperingatkan bahwa Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) rawan praktik korupsi yang bisa melibatkan kepala sekolah sebagai korban dan juga pelaku. "Berdasarkan pantauan, titik-titik rawan korupsi di TPP mulai pendaftaran, pemberkasan hingga pencairan dana," kata Sekretaris Jenderal FSGI Retno Sugiarti di Jakarta, Selasa. Menurutnya praktik pungutan liar, setoran dan upeti terkait dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS dan Bantuan Operasional Pendidikan atau BOP termasuk cara-cara pemerasan dilakukan secara sistemasis oleh pihak tertentu di sekolah. "Kepala sekolah kerap menjadi korban pemerasan dan bisa menjadi pelaku dari praktik korupsi semacam itu," katanya dalam diskusi Hari Guru Internasional di kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Ia mengatakan program lelang jabatan kepala sekolah SMAN dan SMKN di Jakarta dengan seleksi secara terbuka, telah berimbas menurunkan tingkat korupsi. "Praktik-praktik pungutan liar, setoran, upeti dan pemerasan menurun drastis setelah lelang jabatan. Langkah Pemrov DKI Jakarta pun meningkatkan laporan keuangan BOP 2013 memberikan efek jera bagi pimpinan sekolah," ujarnya. Retno menambahkan, seminar dan diskusi berseri ini menyongsong revolusi mental dalam dunia penndidikan diharapkan dapat memberikan masukan pada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla nantinya. "Pemerintah yang baru harus diberikan masukan pada persoalan mendasar dalam pendidikan dasar dan menengah yang harus dibenahi. Reformasi birokrasi harus menjadi salah satu agenda dalam membenahi pendidikan di Indonesia," tandasnya. Kendati anggaran bidang pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mencapai lebih dari Rp400 triliun patut di apesiasi, namun apakah benar penggunaan anggaran tersebut sudah tepat sasaran. "Bagaimana sistem kontrol yang dibangun pada anggaran pendidikan itu secara baik, dilaksanakan secara akuntabel dan transparan itu yang harus difokuskan," tambahnya. Diskusi tersebut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Larso Marbun aeneliti ICW Febri, dan 121 kepala sekola, bertema Mewujudkan Revolusi Mental Menyongsong Transparansi Anggaran Pendidikan dan Penindakan Korupsi dalam Pendidikan. (*/jno)