Faizasyah: Penyadapan Dalam Hubungan Antarnegara Tidak Etis

Jakarta, (Antara) - Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah menilai dari sisi etika tindakan penyadapan adalah suatu hal yang harus dihindari dalam hubungan antarnegara mengingat informasi dapat diperoleh melalui cara diplomasi yang wajar. "(Penyadapan) Dalam konteks hubungan negara tidak etis karena informasi adalah sesuatu yang didapatkan melalui interaksi dengan proses yang wajar dan dipahami sebagai bagian dari modalitas interaksi apakah itu diplomasi, komunikasi, surat, dan lain-lain," kata Faizasyah di Jakarta, Senin. Komentar itu dikemukakan oleh Faizasyah terkait beredarnya informasi tentang penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berserta rombongan saat menghadiri Pertemuan Puncak G20 di London, Inggris pada 2009. Sebagaimana dilaporkan oleh Sydney Morning Herald, Jumat (26/7/2013), Perdana Menteri Australia Kevin Rudd memperoleh keuntungan atas kegiatan mata-mata itu. Seorang sumber anonim yang dekat dengan Pemerintah Australia mengungkapkan bahwa pada April 2009, delegasi Australia mendapatkan dukungan informasi intelijen dari Inggris dan Amerika Serikat. Faizasyah mengaku Pemerintah Indonesia sejauh ini mengikuti perkembangan sinyalemen penyadapan itu dari media. "Kita mengikuti dari media adanya sinyalemen ini, saya rasa sulit ya (untuk mengetahui dengan pasti) kecuali yang menyadap mengkonfirmasi," katanya. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa sesungguhnya berita itu sudah Pemerintah Indonesia pantau sejak Juni, ketika beredar informasi jika tuan rumah melakukan tindak penyadapan tidak hanya pada pihak tertentu tetapi pada mayoritas negara. Tapi, tambah Faizasyah, Indonesia baru mendengar lagi dari media Australia bahwa substansi yang disampaikan adalah terkait pencalonan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa. Namun, kata dia, insiden tersebut mengingatkan bahwa masalah pengelolaan informasi menjadi semakin penting. "Berangkat dari sinyalemen seperti ini, kita terus meningkatkan pengamanan informasi," ujarnya. Saat ini, menurut Faizasyah, Pemerintah Indonesia masih mengukur derajat kerugian yang diakibatkan oleh kebocoran itu. Ia juga mengatakan bahwa Presiden Yudhoyono belum secara khusus mengomentari informasi penyadapan tersebut. Ia juga tidak berkomentar banyak terkait dampak beredarnya informasi penyadapan itu terhadap hubungan kedua negara. (*/sun)