Jakarta, (Antara Sumbar) - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mendesak Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian segera merealisasikan ide pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) karena DPR dan semua penegak mendukung pembentukannya sebagai respon atas prilaku tindak pidana korupsi yang semakin masif.
"Sebenarnya gagasan ini telah dimunculkan di Komisi III DPR saat Kapolri di jabat Jenderal Pol Sutarman namun entah kenapa hilang begitu saja. Dan baru kali ini ketika Kapolri dijabat oleh Jenderal Pol Tito Karnavian, Densus Tipikor mulai direalisasikan," kata Bambang di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan prinsipnya Komisi III DPR RI tidak hanya setuju dengan anggaran yang diajukan Kapolri untuk pembentukan Densus Tipikor, namun juga soal kewenangan.
Menurut dia kewenangan akan diperkuat pada Kepolisian dan Kejaksaan agar setara dengan KPK pada Perubahan UU Kepolisian dan Kejaksaan tahun depan usai RUU KUHP disahkan.
"Karena densus tipikor memakai model densus Anti teror 88, maka tidak diperlukan UU baru atau perubahan UU, cukup memakai Surat Keputusan Kapolri. Tidak ada UU yang dilanggar, karena jaksa penuntut umum tidak berada satu atap seperti yang terjadi di KPK," ujarnya.
Dia berharap Densus Tipikor tidak hanya fokus pada penindakan karena aspek yang jauh lebih penting dan strategis adalah pencegahan dan upaya menumbuhkembangkan efek jera.
Politisi Partai Golkar itu menilai upaya pencegahan dan memunculkan efek jera terasa kosong di ruang publik. Masyarakat tidak tidak tahu apakah negara punya program spesifik untuk mencegah pejabat negara atau warga biasa melakukan korupsi.
"Bahkan dengan fakta semakin maraknya praktik korupsi, Indonesia seperti kehilangan akal untuk menumbuhkembangkan efek jera. Tersangka korupsi tidak malu ketika mereka `dipermalukan oleh status sebagai tahanan KPK dan vonis Pengadilan tidak membuat para calon koruptor takut atau jera melakukan korupsi," katanya.
Dia menilai Densus Tipikor patut dilihat sebagai "alat pemukul" baru dalam perang melawan korupsi dan Densus didirikan bukan untuk bersaing dengan KPK namun keduanya harus mampu membangun sinergi untuk menumbuhkan efek gentar.
Bambang mengatakan melahirkan efek gentar relatif mudah karena jaringan Densus Tipikor terbentang dari Mabes Polri hingga ke semua daerah dan desa.
"Tidak hanya faktor bentangan jaringan, kesiapsiagaan satuan Densus Tipikor di semua daerah dalam mengintai atau mengendus pengelolaan dan pemanfaatan anggaran pun diyakini bisa menimbulkan efek gentar itu," katanya.
Dia menilai efek gentar dari kehadiran Densus Tipikor Mabes Polri sangat diperlukan bahkan harus ditumbuhkan namun perlu dikelola sedemikian rupa agar tidak menimbulkan rasa takut berlebihan dari satuan kerja atau pengguna anggaran. (*)
Berita Terkait
Bambang Soesatyo dukung rencana pembentukan BPN yang digagas Prabowo-Gibran
Minggu, 31 Maret 2024 14:17 Wib
Ketua MPR dorong peningkatan kerja sama bilateral dengan Iran
Jumat, 19 Mei 2023 17:40 Wib
Bambang Soesatyo sarankan pemerintah duduk bersama tampung keluhan dosen
Jumat, 28 April 2023 19:04 Wib
Bamsoet tegaskan pemilu harus terlaksana tepat waktu
Jumat, 3 Maret 2023 19:58 Wib
Bamsoet dukung rencana bunga pinjaman nol persen bagi UMKM
Kamis, 23 Februari 2023 21:02 Wib
Berdasar data CSIS, Ketua MPR RI minta pemerintah waspadai potensi kekerasan jelang pemilu
Selasa, 21 Februari 2023 14:28 Wib
Hipmi diminta kampanyekan belanja produk dalam negeri
Senin, 20 Februari 2023 20:35 Wib
Rapim TNI-Polri, Ketua MPR tekankan pentingnya haluan negara
Rabu, 8 Februari 2023 17:23 Wib