Wako : Padang Butuh Kritik Masyarakat Untuk Maju

Padang, (Antara Sumbar) - Wali Kota (Wako) Padang, Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan bahwa pemerintahan bersama program pembangunan yang dilaksanakannya membutuhkan kritik dan saran dari masyarakat untuk menjadi daerah maju.

"Pembangunan di segala aspek yang tengah dilakukan juga butuh masukan dari warga agar hasilnya dapat diterima dan dirasakan," katanya, di Padang, Minggu.

Dalam hal ini, sebut dia, pihaknya secara terbuka memberikan kesempatan warga melaporkan, mengadu bila ada permasalahan atau program pemerintah yang tidak berkenan dengan menelepon pejabat terkait.

"Kami langsung menindaklanjuti saat ada laporan masuk," kata dia.

Disamping itu, ujarnya, melalui beberapa kegiatan seperti Bedah Rumah, Jumat Keliling, Pejuang Shubuh atau kunjungan langsung ke lapangan masyarakat bisa juga berdiskusi dan menyampaikan aspirasinya.

Dia mengaku segera menindaklanjuti persoalan masyarakat seperti Rumah Tak Layak Huni (RTLH) dengan program bedah rumah, rusak dan renovasi jalan dengan program betonisasi, jalan terendam dengan pembangunan drainase, dan sebagainya.

Selain itu, kata dia, sejauh ini pembangunan yang ada di Padang sebagian besar merupakan evaluasi dari aspirasi masyarakat yang masuk.

Seperti kebutuhan warga akan tempat wisata representatif pihaknya menyiapkan pantai Padang, kemudian pasar yang nyaman pihaknya merenovasi Pasar Raya.

Termasuk jalan By Pass, penertiban Kawasan Permindo, pembangunan trotoar, renovasi dan penertiban pasar satelit bagian dari buah pemikiran masyarakat yang ditindaklanjuti oleh pemerintah.

"Kami berharap ke depan akan ada terus kritik yang membangun, hal ini menandakan warga peduli pada kotanya," kata dia.

Sementara itu pengamat bidang politik pemerintahan dari Universitas Andalas Dr Asrinaldi menilai kinerja dari pemerintahan Padang sudah baik tinggal saja penguatan dalam pelayanannya.

Menurut dia pelayanan baik ini dilakukan berjenjang dari yang rendah di tingkat RT atau RW kemudian kelurahan hingga pusat.

Hal utama yang harus dilakukan untuk memperkuat pelayanan dengan memperkuat regulasinya. (*)