Padang, (Antara Sumbar) - Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat berupaya mengoptimalkan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan memverifikasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) guna mencegah kecurangan atau penerimaan ganda.
"BPNT yang dahulunya rastra atau beras sejahtera dalam penyalurannya sering terjadi 'overlap' atau berlebih, akibatnya yang tidak layak juga menerima ke depan akan diidentifikasi," kata Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah di Padang, Sabtu.
Dia menjelaskan secara bertahap melalui 104 kelurahan yang ada pihaknya akan memastikan jumlah KPM yang berhak menerima bantuan berupa 10 kilogram beras dan 2 kilogram gula putih yang totalnya Rp110.000 per bulan.
Sebagai langkah cepat pihaknya akan meminta 280 agen penyaluran yang merupakan BRI link untuk melakukan penghitungan dan pengidentifikasian tersebut.
Selain itu melalui koordinasi dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) pihaknya akan memastikan bantuan masuk langsung ke rekening penerima.
"Proses ini lebih aman dibanding pembagian langsung," kata dia.
Dia menyebutkan sebelum ada BPNT baik dalam bentuk beras miskin atau beras sejahtera, ketimpangan kerap terjadi saat penyaluran.
Salah satunya penerimaan keluarga mampu dan sebaliknya keluarga miskin tidak menerima, kemudian ada yang melakukan kecurangan saat pembagian oleh oknum tertentu seperti penerimaan ganda, dan sebagainya.
Akibatnya, pemerintah dipusingkan dengan validasi data ulang di setiap kelurahan.
Dia meyakini dengan sistem terintegrasi ketat ini, kecurangan tidak akan terjadi, sehingga bantuan tepat sasaran. (*)
Padang Optimalkan Penyaluran BPNT Cegah Kecurangan
Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah. (Antara)
