Bukittinggi Siapkan "Grand Design" Tingkatkan Kualitas Penduduk

Bukittinggi, (Antara Sumbar) - Koalisi Kependudukan Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar) menyiapkan dua grand design yang berhubungan dengan upaya meningkatkan kualitas penduduk setempat.

Ketua Koalisi Kependudukan setempat, Yasmen di Bukittinggi, Rabu, mengatakan dua grand design yang akan dibuat pada 2017 yakni tentang kualitas penduduk dan tentang persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk.

"Grand design ini arahan dari pemerintah pusat dan kebutuhan bagi pemerintah baik provinsi maupun kota/kabupaten," ujarnya.

Ia menerangkan melalui grand design itu akan memberi petunjuk bagi organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam melaksanakan program di bidang kependudukan.

"Misalnya dalam kualitas penduduk, OPD yang terkait seperti Dinas Kesehatan, pencatatan sipil dan ketenagakerjaan dapat menentukan keputusan bersama bagaimana upaya meningkatkan kualitas penduduk," katanya.

Sementara dalam persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk dapat membantu menyelesaikan masalah kepadatan penduduk di daerah itu yang masih terfokus ke satu kecamatan yakni Kecamatan Guguk Panjang.

"Sesuai tugas pokok, Koalisi Kependudukan membantu pemerintah setempat untuk menyusun rancangan tersebut," ujarnya.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) setempat, Tati Yasmarni mengatakan kedua "grand design" itu merupakan kebutuhan terkini pemerintah setempat terkait kependudukan.

"Ada lima grand design yang diperlukan namun untuk tahun ini Bukittinggi fokus pada pembuatan dua gran design baru dan penyempurnaan satu yang telah berjalan yaitu grand design kuantitas kependudukan," katanya.

Untuk kualitas penduduk, ia menilai diperlukan sebuah arahan yang menjamin program apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas penduduk.

Sedangkan terkait persebaran penduduk, diperlukan rencana pembangunan yang dapat mendorong sebaran penduduk secara lebih merata di tiga kecamatan di Bukittinggi.

"Adanya arahan atau program mengenai kependudukan ini, nantinya kami berharap OPD yang terkait dapat menentukan program bersama karena urusan kependudukan ini bukan tanggung jawab satu OPD saja," ujarnya. (*)