Jakarta, (Antara Sumbar) - Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi segera mengumumkan hasil ujian calon pegawai negeri sipil terhadap bidan dan dokter tidak tetap.
"Ujian telah dilaksanakan sejak Juli 2016 lalu. Puluhan ribu bidan dan dokter tidak tetap itu telah lama menunggu," kata Saleh melalui pesan singkat diterima di Jakarta, Selasa.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu khawatir pengumuman yang berlarut-larut mengarah pada ketidakpastian bagi para bidan dan dokter tidak tetap yang mengikuti ujian tersebut.
Apalagi, pengumuman hasil ujian telah beberapa kali ditunda. Semula, pengumuman dijadwalkan pada 18 Agustus 2016 dan dikabarkan ditunda dua minggu. Kemudian ada kabar lagi bahwa pengumuman ditunda hingga 9 September 2016.
"Setelah itu, malah tidak terdengar lagi kabarnya," ujarnya.
Pada rapat kerja dengan Menteri Kesehatan pada Senin (30/1), Komisi IX telah menanyakan dan meminta Kementerian Kesehatan bersungguh-sungguh menuntaskan persoalan perubahan status bidan dan dokter tidak tetap menjadi pegawai negeri sipil.
Apalagi, para bidan dan dokter itu sudah lama mengabdi dan banyak yang ditempatkan di berbagai pelosok daerah.
"Alhamdulillah, tadi malam Menteri Kesehatan memberikan kabar baik. Beliau menjelaskan bahwa saat ini tinggal tahap penyusunan formasi di seluruh kabupaten/kota. Setelah itu, akan segera diumumkan," tuturnya.
Saleh berharap Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak berlama-lama lagi. Dia berjanji akan terus mengawal hal itu.
"Bila masalah ini seleksi, kita semua berharap akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat semakin baik dan berkualitas," katanya. (*)
Berita Terkait
Legislator sesalkan pemecatan Terawan dari keanggotaan IDI
Minggu, 27 Maret 2022 11:32 Wib
Saleh Partaonan Daulay minta pemerintah perbaiki data kasus positif COVID-19
Senin, 6 April 2020 20:39 Wib
Pangkas eselonisasi, PAN pertanyakan penunjukan wamen
Jumat, 25 Oktober 2019 15:47 Wib
Anggota DPR minta pemerintah kaji ulang sanksi penunggak iuran BPJS Kesehatan
Kamis, 10 Oktober 2019 12:52 Wib
PAN dukung Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR
Kamis, 3 Oktober 2019 13:27 Wib
PAN tidak sepakat "power sharing"
Senin, 24 Juni 2019 17:02 Wib
PAN menilai pertemuan Jokowi-AHY dalam konteks politik kebangsaan
Jumat, 3 Mei 2019 15:20 Wib
PAN minta presiden hentikan pendataan penceramah oleh Kementerian Agama
Rabu, 23 Mei 2018 8:45 Wib