Soal Penyadapan oleh AS dan Australia

Pemerintah sejumlah negara seperti Jerman, Prancis, China, India, Malaysia, Thailand, Vietnam, Timor Leste, dan Indonesia tersentak dengan pemberitaan yang menyebutkan bahwa kepala pemerintahan dan negara-negara tersebut disadap oleh instansi intelijen pemerintah Amerika Serikat dan Australia.

Pemerintah negara-negara tersebut telah melontarkan protes dan desakan kepada AS dan Australia untuk memberikan klarifikasi soal penyadapan itu. Penyadapan tentu saja dapat mengganggu hubungan baik antarnegara bersahabat. Penyadapan juga melanggar perjanjian internasional seperti Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler.

Adalah mantan konsultan Badan Keamanan Nasional (NSA) AS Edward Snowden yang membocorkan dokumen NSA soal kegiatan penyadapan pemerintah AS di berbagai negara. Dokumen yang dibocorkan tersebut disiarkan oleh harian The Sydney Morning Herald, Australia, dan Majalah Der Spiegel, Jerman, baru-baru ini.

Dalam laporan tersebut, diungkapkan bahwa Kedutaan Besar Australia merupakan bagian jaringan mata-mata global yang dipimpin AS untuk menyadap panggilan telepon juga data-data untuk pemimpin dan politikus di seluruh Asia.

Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa 90 daftar fasilitas pengintaian di seluruh dunia. Ada fasilitas penyadapan yang terpasang di Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Bangkok, Hanoi, Beijing, Dili, Kuala Lumpur, dan Port Moresby. Ada sinyal dari program khusus intelijen AS, Codec, yang terhubung dari Kedubes AS dengan konsulat dan misi diplomatik sejumlah mitra intelijen termasuk Asutralia, Inggris, dan Kanada.

Australia adalah salah satu dari "lima mata" negara-negara yang berbagi intelijen sangat rahasia dan setuju untuk tidak memata-matai satu sama lain, empat lainnya adalah AS, Inggris, Kanada, dan Selandia Baru.

Fasilitas spionase itu bersifat rahasia dan tidak diketahui oleh diplomat yang ditempatkan di negara yang dimata-matai, demikian laporan AP Australia.

Kedubes Australia di Jakarta memainkan peran penting untuk mengumpulkan data intelijen terkait dengan ancaman terorisme dan penyelundupan manusia. Konsulat Australia di Bali juga dimanfaatkan untuk mengumpulkan data intelijen. Fokus utamanya adalah intelijen bidang politik, diplomasi, dan ekonomi.

Pemerintah Indonesia tidak dapat menerima tindakan penyadapan intelijen Australia terhadap komunikasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena dinilai mencederai hubungan persahabatan kedua negara.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa telah memanggil Duta Besar Australia untuk Indonesia Greg Moriarty pada hari Jumat (1/11) terkait dengan skandal penyadapan Australia yang dituding menjadi agen mata-mata AS untuk Asia.

"Tindakan tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran keamanan tetapi pelanggaran serius terhadap norma-norma dan etika diplomatik, tidak selaras dengan semangat hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa," kata Marty.

Di Beijing, pada hari Kamis (31/10), juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying menuntut AS untuk memberi penjelasan atas penggunaan kedutaan Australia untuk kegiatan memata-matai.

Pada hari yang sama Menteri Dalam Negeri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi memandang penyadapan sebagai masalah serius dan partai oposisi Malaysia mengeluarkan sebuah pernyataan yang mendesak pemerintah Malaysia mengajukan protes kepada AS dan Australia.

Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional Thailand Letnan Jenderal Paradorn Pattanathabutr bahkan mengatakan tindakan mata-mata AS adalah kejahatan di bawah hukum Thailand.

Setelah mengecam penyadapan oleh AS, pemerintah Jerman dan Prancis berencana mendorong kerja sama lebih erat di antara badan-badan intelijen dan perjanjian antipenyadapan dengan AS guna membangun kembali rasa saling percaya. Rencana itu terungkap dalam pertemuan kedua KTT Uni Eropa di Brussels, Belgia, Jumat (24/10).

Kanselir Jerman Angela Merkel melakukan semua upaya dalam menempa pemahaman bersama pada akhir tahun untuk kerja sama badan-badan intelijen antara Jerman dan AS, antara Prancis dan AS guna menciptakan sebuah kerangka kerja untuk bekerja sama.

Presiden Prancis Francois Hollande menekankan perselisihan terkait dengan penyadapan AS tidak boleh mengubah hubungan Uni Eropa dengan AS.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menyatakan bahwa Pemerintah telah menyampaikan sikap terkait dengan pemberitaan media tentang dugaan penyadapan dan memanggil pihak-pihak terkait. Penyadapan tentu saja membuat tidak "happy".

Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman juga telah memanggil timpalannya (counterpart) di badan intelijen AS untuk mengonfirmasi laporan dugaan penyadapan. Penyadapan tidak dibenarkan dalam tata kelola hubungan antarnegara serta norma yang berlaku di dunia internasional. Penyadapan itu di mana-mana tidak dibenarkan. Apabila Indonesia menyadap di suatu negara akan ada keberatan ketidaksukaan dan akan berimplikasi pada hal-hal lainnya.

Pemerintah Indonesia sedang meminta klarifikasi melalui Kementerian Luar Negeri. Di semua kedutaan besar atau perwakilan asing sesungguhnya terdapat perwakilan intelijen yang secara terbuka mewakili suatu negara terkait, termasuk Indonesia. Namun, keberadaan perwakilan itu adalah untuk menjalin kerja sama di bidang intelijen.

<b>Dua Kali</b>

Dengan munculnya kasus penyadapan tersebut menjadikan isu penyadapan terhadap Indonesia telah mengemuka dua kali pada tahun ini. Pertengahan tahun ini, "Sidney Morning Herald" edisi Jumat (26/7) memberitakan keterangan dari seorang sumber intelijen Negeri Kanguru itu bahwa Perdana Menteri Kevin Rudd menjadi pihak paling beruntung dalam penyadapan terhadap sejumlah Kepala Negara pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kelompok 20 (G20) di London, Inggris, 1--2 April 2009.

Selain Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, intelijen Inggris dan AS pada KTT saat itu antara lain juga menyadap Perdana Menteri India Manmohan Singh dan Presiden China Hu Jintao. Australia mendapatkan hasil penyadapan itu.

Dalam dunia intelijen, praktik penyadapan merupakan hal lumrah untuk mendapatkan berbagai informasi penting tanpa disadari oleh sasaran yang disadap. Wajar pula bila Presiden Yudhoyono ketika itu menjadi sasaran penyadapan mengingat situasi politik di dalam negeri sedang hangat berkampanye menjelang pelaksanaan pemilu anggota legislatif pada bulan itu dan menjadi penentuan kala itu apakah Yudhoyono masih melanggengkan kekuasaannya untuk periode kedua pemerintahannya. Barat tentu saja sangat berkepentingan atas Indonesia, sebuah negara besar yang amat strategis di Asia Tenggara dan Asia.

"Perdana Menterid Rudd sangat lapar akan laporan intelijen, khususnya mengenai pemimpin Asia Pasifik seperti Yudhoyono, Manmohan Singh, dan Hu Jintao," ujar sumber intelijen Australia seperti dilaporkan "Sidney Morning Herald".

Sumber itu menyebutkan kepada Fairfax Media betapa pentingnya laporan intelijen yang diterima dari AS dan Inggris demi mendukung tujuan diplomatik Australia, termasuk dalam upaya memenangkan kursi di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

"Tanpa dukungan laporan intelijen, yang disediakan oleh AS, Australia tidak akan pernah bisa memenangi kursi (di DK PBB)," penuturan seorang pejabat Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia, yang tidak ingin disebutkan namanya.

Dokumen yang diterima oleh Fairfax Media menunjukkan bahwa mantan Perdana Menteri Julia Gillard sempat diberitahu oleh pembocor dokumen intelijen AS Edward Snowden, mengenai penyadapan yang dilakukan oleh AS dan Inggris dalam pertemuan G20 di London.

Pada tanggal 17 Juni, Kepala Divisi Informasi dan Intelijen, Pertahanan Richard Sadleir memberi tahu Gillard tentang penyadapan itu. Segera setelah itu surat kabar Inggris "The Guardian" melaporkan berdasarkan dokumen yang dikeluarkan oleh Snowden, menunjukkan bahwa badan intelijen Inggris yang melibatkan Markas Komunikasi Pemerintah (GCHQ) berhasil menggunakan kemampuan intelijen canggih untuk melakukan penyadapan.

Penyadapan yang dilakukan oleh GCHQ, termasuk dilakukan melalui BlackBerry untuk memonitor e-mail (surat elektronik) dan panggilan telepon. Ini juga dilakukan dengan memberikan layanan internet yang bisa mengintersepsi program dan perangkat lunak yang digunakan oleh delegasi yang hadir dalam pertemuan itu.

Dokumen yang dikeluarkan oleh Snowden mengungkapkan bahwa analis GCHQ mampu menghasil gambar hidup tanpa henti dan secara otomatis. Menteri-menteri dan pejabat di Inggris juga diberi tahu agar informasi intelijen itu bisa digunakan untuk memengaruhi apa yang telah terjadi selama pertemuan G20.

<b>Kedepankan Etika</b>

Dalam hubungan negara bersahabat sangat perlu mengedepankan etika untuk membangun saling kepercayaan dalam bekerja sama. Penyadapan tentu saja bukan merupakan etika yang baik dalam norma hubungan antarnegara bersahabat, bahkan dapat mencederai hubungan baik tersebut.

Hubungan baik bilateral Indonesia dan Australia serta Indonesia dan Amerika Serikat harus didasari pada banyak aspek, termasuk "mutual trust". Sementara penyadapan itu menunjukkan pertanyaan apakah Australia dan AS mengedepankan etika dalam menjalin hubungan persahabatan dengan Indonesia.

Namun, penyadapan juga menjadikan renungan soal posisi Indonesia yang rawan penyadapan. Penyadapan terjadi lewat satelit karena selama ini Indonesia masih menyewa satelit untuk sistem komunikasi kenegaraan. Indonesia masih menyewa satelit swasta untuk sistem komunikasi-informasi.

Situasi itu sangat memungkinkan jika komunikasi kenegaraan Indonesia disalahgunakan oleh pihak lain untuk kepentingan tertentu. Menjadi urgen bagi Indonesia untuk menata kembali keamanan sistem komunikasi-informasi kenegaraannya, termasuk harus memiliki satelit khusus yang dikontrol negara.

Dalam dunia keamanan sangat dimungkinkan sebuah negara menyadap negara lainnya. Namun, hal itu tidak disadari oleh semua pihak, khususnya Indonesia.

Penyadapan bisa juga menjadi "warning" penting agar Indonesia segera mengadakan satelit khusus untuk sektor pertahanan-keamanan dan khususnya sistem komunikasi lembaga-lembaga tinggi negara.

Perlu pembenahan ke dalam dalam menangkal berbagai aksi penyadapan. Prosedur dan ketetapan keamanan Presiden perlu dievaluasi sehingga penyadapan tersebut bisa dihindari.

Tampaknya informasi penyadapan ini membuat Indonesia berupaya semaksimal mungkin untuk mengevaluasi sistem pengamanan sehingga tidak terjadi kebocoran yang tidak perlu. Perkembangan teknologi yang sangat cepat dasawarsa ini menuntut kecakapan khusus untuk menangkal berbagai kegiatan yang mengganggu keamanan negara, termasuk penyadapan. (*)