Bank Dunia: Sektor Swasta Penting bagi Palestina

Jakarta, (Antara) - Bank Dunia menyatakan sektor swasta merupakan kunci utama yang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Palestina, namun hal itu terhambat konflik dan ketidakstabilan politik. "Sektor swasta yang aktif dibutuhkan untuk memenuhi kemajuan ekonomi dan sosial di wilayah Palestina yang sudah dilanda pendapatan yang menurun dan pengangguran yang meningkat," kata Direktur Negara Bank Dunia untuk Tepi Barat dan Gaza, Steen Jorgensen, dalam siaran pers Bank Dunia yang diterima di Jakarta, Jumat (12/9). Untuk itu, menurut dia, mobilitas dan akses ke sumber daya adalah hal yang penting guna membangun kepercayaan diri investor serta mengembangkan sektor industri dan jasa bernilai tambah tinggi. Bila hal tersebut dapat direalisasikan, lanjutnya, maka dinilai dapat mendukung ekonomi Palestina untuk berkembang lebih makmur serta berdampak kepada meningkatnya proteksi terhadap kekerasan pada masa mendatang. Laporan baru Bank Dunia bertajuk "Investment Climate Assessment: Fragmentation and Uncertainty" menyodorkan bukti empiris bahwa ketidakstabilan politik yang muncul dari konflik, penguasaan militer, kekerasan, pemisahan politik, serta kurangnya pergerakan dan akses kepada sumber daya dan pasar. Keseluruhan hal tersebut dinilai sebagai berbagai hambatan utama terhadap pertumbuhan ekonomi. Apalagi, sektor swasta Palestina umumnya masih sebatas perusahaan berskala kecil yang beroperasi dengan investasi modal rendah dalam pasar domestik yang terfragmen serta dalam kondisi terisolasi dari iklim perekonomian global. Selain itu, berbagai larangan dan aturan kompleks juga diberlakukan Israel kepada aktivitas usaha sehingga mengakibatkan terpecahnya pasar di Palestina sehingga berakibat kepada berbedanya kondisi di dalam Palestina itu sendiri. Di Tepi Barat, Israel mengontrol perlintasan perdagangan, pemeriksaan perbatasan, dan bahkan aturan fisik dan prosedural yang menghambat bisnis dan perdagangan. Sedangkan di Gaza, aktivitas ekspor hampir seluruhnya dilarang serta impor sangat dibatasi dan waktunya kerap terhambat ketika proses impor tersebut diizinkan untuk dilakukan. Kajian terhadap berbagai perusahaan Palestina yang disurvei baik pada 2006 dan 2013 menunjukkan tidak adanya pertumbuhan signifikan dalam investasi modal atau lapangan pekerjaan. "Penting untuk menghilangkan penderitaan dari warga Palestina dan menyediakan horison baru bagi harapan," kata Jorgensen. Hal itu, menurut dia, dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor swasta yang dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan serta menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan. (*/WIJ)